Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK – KMK UGM menyelenggarakan Seri Diskusi Online dalam Forum Kebijakan Residen dan  Forum Kebijakan JKN dengan tema “Harapan Untuk Pimpinan KKI yang Baru dalam Mengurangi Ketidakadilan Pelayanan Medik Spesialistik Di Era JKN Dan Kemungkinan Kekurangan Spesialis dalam Pandemi COVID-19”. Pemateri pertama adalah Insan Rekso Adiwibowo yang membahas tentang kekurangan spesialis paru. Indonesia memiliki kesenjangan geografis yang tinggi dan kebijakannya banyak yang Jawa-sentris. Kesenjangan ketersediaan SDM kesehatan antar daerah berdampak besar dalam mewujudkan jaminan kesehatan semesta, terutama masyarakat rawan (vulnerable). Ketidakmerataan ini tidak hanya terjadi secara nasional tetapi juga di tingkat provinsi, misal di Sumatera Utara, ketimpangan antara Medan (98 dokter paru) dan Tapanuli Selatan (1 dokter paru), dan persebaran dokter spesialis sangat berkaitan dengan persebaran RS. Pandemi COVID-19 akan membawa kesenjangan itu pada level yang fatal, karena akan membuat situasi pandemi ini tidak terkendali dan mengakibatkan lebih banyak korban.

13 Agustus 2020 - Diskusi online sesi 1 bertema Visi Pendidikan dan Pelatihan Residen dalam UU Pendidikan Kedokteran 2013. Prof. Laksono memaparkan tentang realita residen pada saat ini. Pada masa pandemi COVID-19 ini, residen banyak diperbincangkan karena berada di tempat berisiko, ada yang sakit bahkan meninggal dunia, dan soal insentif  untuk mereka yang masih diperjuangkan. Realita ini masih belum sama dengan visi UU Pendidikan Kedokteran 2013. Selain itu, kita menghadapi ketidakmerataan dokter spesialis dan sub spesialis yang datanya bisa dilihat di dalam DaSK (https://pkmk-ugm.shinyapps.io/sdmkesehatan/). Kebijakan JKN tidak berdampak pada pengembangan spesialis dan sub spesialis. Belum ada data jumlah dan tempat asal dan tempat tujuan kerja residen, hal ini menyulitkan pengambilan kebijakan tentang pendidikan residen., apalagi fellow (sub spesialis).