Seminar online Penguatan Layanan Primer dalam Penanganan COVID-19 yang dilaksanakan pada Kamis, 15 Oktober 2020 diselenggarakan oleh Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan Indonesia. Seminar online ini dipandu oleh Dr. dr. Dhanasari Vidiawati Sanyoto MSc.CM-FM, Sp.DLP, FISPH, FISCM. sebagai moderator.

Paparan pertama dibawakan oleh Dr. dr. Yoni F. Syukriani. MSi, SpF, DFM yang menjelaskan tentang pentingnya penguatan layanan primer dalam UU Pendidikan Kedokteran (Lesson learned from covid-19 pandemic). Di awal pandemi, organisasi kesehatan termasuk WHO lebih berkonsentrasi pada kesiapan di faskes sekunder dan tersier, misalnya ventilator di ICU RS. Semakin lama mulai disadari pentingnya pelauanan sektor primer karena harus menjadi benteng untuk pencegahan memburuknya penyakit, memerlukan dukungan fasilitas kesehatan yang ahli dan masih jarang. Bila ingin menuntaskan pandemi secara komprehensif, layanan tingkat primer yang harus lebih disiapkan. Model pelayanan di tingkat primer pun bergeser dari penyakit akut - kronis - pandemic - pasca pandemi.

Sesi ke-5 adalah sesi terakhir dari Seri Diskusi Online Kebijakan Pendidikan Residen “Mencari Kebijakan yang Tepat untuk Pendidikan Residen Pasca UU Pendidikan Kedokteran 2013 di era Pandemik Covid-19”. Sesi ini akan membahas lebih lanjut tentang beberapa rekomendasi kebijakan untuk pendidikan residen.

Sesi ini diawali oleh Prof. Laksono Trisnantoro yang memberikan sedikit ringkasan tentang permasalahan yang terjadi pada pendidikan residen, yaitu jumlah dan distribusi spesialis yang menyalahi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pelaksanaan UU Pendidikan Kedokteran 2013. Jumlah dan distribusi spesialis bisa diakses dalam bentuk visualisasi pemetaan di DaSK yang terdapat di web www.kebijakankesehatanindonesia.net. Dapat terlihat bahwa persebaran dokter spesialis terutama sub spesialis sangat tidak merata, bahkan ada spesialisasi dan subspesialisasi yang tidak tersedia di provinsi di luar Jawa. Hal ini menimbulkan ketidak adilan dalam hal akses pelayanan kesehatan. Klaim BPJS pun lebih banyak di kota - kota besar. Namun secara kualitatif, RS - RS  di kota besar mengeluh kekurangan spesialis dan subspesialis, sehingga masyarakat Indonesia yang mempunyai kemampuan, mencari pelayanan ke luar - negeri.