Fakultas Kedokteran UGM bekerjsa sama dengan Maastricht University akan mengadakan seminar tentang pendidikan kedokteran dengan judul "Leading Medical and Health Professions Education for Better Health Care System" pada 2 - 3 Mei 2017. Seminar ini akan diisi oleh Prof. Cees Van der Vleuten dari Maastricht University, dr. Titi Savitri P, MA, M.MEd.Ed., Ph.D dari SERAME dan IASHE, Prof. dr. Ova Emilia, Sp. OG (K), M.Med. Ed., Ph.D sebagai Dekan FK UGM, dan dr. Gandes Retno Rahayu, MMed,Ed., Ph.D sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FK UGM.
Karir Dokter untuk Mendapatkan Penghasilan dan Membayar Modal yang Telah Dikeluarkan
Dengan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah Amerika, jumlah mahasiswa yang menginginkan kelanjutan karir menjadi dokter layanan primer semakin meningkat. Ekonomi mungkin menjadi salah satu faktor penarik mahasiswa menginginkan karir untuk menjadi dokter layanan primer. Dengan melihat faktor ekonomi ini, kita dapat membuat dugaan mengapa mahasiswa mau memilih karir untuk menjadi dokter layanan primer. Dengan diberikan pilihan bekerja di layanan primer dan non layanan primer dengan penghasilan yang lebih dari cukup mahasiswa akan dilihat akan memilih karir bekerja yang mana. Dengan menghubungkan antara biaya kuliah yang dibebankan sebelumnya ini akan menjadi sebuah hubungan yang sangat menarik untuk dilihat. Ditambah lagi dengan jumlah penghasilan yang menjadi salah satu sarana untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya.
Pendidikan kedokteran: Antara Kualitas dan Kuantitas?
Pendidikan kedokteran di Malaysia sudah ada sejak 1963 dan diselenggarakan oleh University of Malaya. Sekarang jumlah fakultas kedokteran di Malaysia telah mencapai 32 dengan 11 universitas negeri dan 21 universitas swasta. Kemudian pada akhir 2014 ada sebanyak 18.789 mahasiswa yang belajar di Malaysia dan sekitar 15.000 mahasiswa Malaysia yang belajar di luar negeri. Pada 2018 akan ada 30.000 dokter baru yang siap untuk melayani masyarakat Malaysia. Anjuran dari WHO adalah 1 dokter untuk 400 pasien untuk negara maju. Sedangkan dengan jumlah dokter yang terlalu banyak akan menjadi sebuah masalah baru, karena kualitas dari lulusan dokter sulit untuk dikontrol. Untuk menghadapi hal tersebut, Pemerintah Malaysia mengeluarkan moratorium 5 tahun (dari 2011 sampai 2016). Di sisi lain tahun 2014, jumlah mahasiswa yang diterima di fakultas kedokteran mengalami penurunan.
Di samping adanya konsolidasi dari industri dari pemain kecil yang menurun juga adanya penggabungan kampus kecil menjadi kampus yang lebih besar. Pada saat yang sama tahun 2008 pemerintah memberlakukan internship selama 2 tahun dari sebelumnya hanya 1 tahun. Ini menyebabkan peningkatan jumlah dokter keluarga dan antrian untuk masuk internship. Semua masalah ini harus dihadapi oleh pemerintah Malaysia agar masalah kelebihan dokter, kurangnya dokter di daerah, kualitas dokter yang rendah, dan durasi pendidikan dokter yang lama dapat diatasi. Beberapa strategi perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi masalah-masalah ini.
Pendidikan Berbasis Daerah Meningkatan Kesediaan untuk Tetap Bekerja di Daerah
Masalah kekurangan dokter di daerah sekarang menjadi isu yang sedang hangat diperbincangkan. Penyediaan dokter untuk bekerja di daerah dengan membiasakan dalam pendidikannya menjadi salah satu cara yang dilakukan. Selain itu, pendidikan yang dilakukan di daerah juga menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan. Dengan menyediakan pendidikan di daerah yang memiliki kekurangan dokter akan menjadikan dokter nyaman dan tetap bekerja di daerah tersebut. Seperti penelitian yang dilakukan di Kanada menunjukkan adanya hubungan postitif antara pendidikan yang dilakukan di daerah dengan jumlah dokter yang tetap bekerja di daerah tersebut. Paparan pada hal-hal yang dilakukan di daerah menjadi kunci untuk membiasakan mahasiswa untuk bekerja di daerah. Paparan ini bergantung juga dengan durasi, waktu, dan frekuensi paparan yang dilakukan selama pendidikan. Semakin tinggi kualitas paparan diharapkan dapat menyelesaikan masalah kekurangan dokter selama ini di daerah.
Meningkatkan Cakupan Pekerja Informal dalam Jaminan Kesehatan di Negara Berpenghasilan Rendah dan Sedang
Data nasional tahun 2017 menunjukkan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia berkisar 70% yang 11,4% diantaranya adalah peserta PBPU. Dari jumlah tersebut, masih 50% dari target 80%-95% yang aktif membayar iuran. Masih rendahnya cakupan peserta dan kolektibilitas iuran dari pekerja bukan penerima upah (PBPU) / pekerja sektor informal berpotensi memperbesar miss match neraca keuangan BPJS Kesehatan ke depannya. Bagaimana meningkatkan cakupan kepesertaan sektor informal? USAID’s Health Finance and Governance (HFG) akan menyeleggarakan webinar yang mengusung topik “Expanding Health Coverage for Informal Workers in Low- and Middle-Income Countries” dengan menghadirkan panelis dari HFG, International Labor Organization, dan Oxfam. Webinar akan diselenggarakan pada Rabu, 5 April 2017 (9:00 am New York, GMT-04:00 atau 20.00 Wib, GMT+07.00). Bapak/ Ibu/ Sdr dapat mengikuti webinar dengan mengakses link berikut menjelang waktu yang telah ditentukan:
Page 37 of 39
