Rekomendasi terkait Peran Fakultas Kedokteran dalam Penyediaan Tenaga Dokter

Category: Halaman Hits: 5519

Rekomendasi terkait Peran Fakultas Kedokteran dalam Penyediaan Tenaga Dokter

dan Dokter Spesialis di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)

Disusun pada : Annual Scientifi Meeting (ASM) Kelompok Kerja Manajemen Pendidikan Kedokteran
Hari, tanggal  : Selasa, 24 Maret 2015
Tempat : Ruang Senat Lantai 2, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada

writing-icon Pengantar

Seminar kali ini (24/3/2015) telah mampu memunculkan berbagai isu-isu strategis yang nantinya akan dikembangkan menjadi suatu formulasi rekomendasi yang implementatif lintas sektor untuk mengatasi permasalahan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

Poin-poin diskusi yang telah berhasil dirangkum adalah sebagai berikut,

  1. Saat ini (2015) ada 122 kabupaten daerah tertinggal dengan target pengentasan sebanyak 80 kabupaten pada tahun 2019.
  2. Pada tahun 2015, terdapat 75 Fakultas Kedokteran yang tersebar dengan proporsi 32 fakultas kedokteran negeri dan 33 fakultas kedokteran swasta.
  3. Kekhawatiran terjadinya inekuitas yang merugikan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini jika tenaga dokter dan dokter spesialis daerah-daerah terpencil tidak terpenuhi. Universal Health Coverage (UHC) pun tidak akan tercapai dan justru tercipta kesenjangan yang semakin melebar di daerah-daerah tersebut.
  4. Program-program untuk mengatasi permasalahan persebaran ini sudah dilakukan seperti program PTT, Pencerah Nusantara, Tugas Belajar, dan Sister Hospital. Namun, harus dirancang suatu strategi atau skema sehingga minat dokter dan dokter spesialis untuk ditempatkan dan yang bersedia tinggal di DTPK semakin tinggi.
  5. Fakultas-fakultas kedokteran yang dibangun di daerah terpencil memang ditujukan untukmenyediakan tenaga dokter untuk daerah tersebut dan sebagian besar masih terakreditasi C. Namun sayangnya, masih ada peraturan-peraturan yang mendiskriminasi lulusan FK-FK walaupun sudah lulus uji kompetensi nasional (Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter/UKMPPD)
  6. Kurikulum yang ada (saat ini)merupakan kurikulum standar internasional dan nasional. Fakultas Kedokteran memiliki peluang untuk mengembangkan kurikulum yang dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan khas dan lokal untuk daerah tersebut dengan berbagai skema atau model.
  7. Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur telah mendeklarasikan visinya untuk dapat banyak berperan dalammengatasi permasalahan kesehatan Semiringkai (daerah kepulauan dan semi-kering sesuai khas daerah di NTT). Policy study telah dilakukan sebagai langkah awal untuk pengembangan kurikulum untuk daerah terpencil.
  8. Faktor rekruitmen dan retensi tenaga dokter dan dokter spesialis tidak semata masalah insentif akan tetapi juga masalah idealisme, asal daerah, ketersediaan kebutuhan hidup dan faktor-faktor lainnya. Khusus untuk masalah idealisme dan nasionalisme dari dokter dan dokter spesialis, dapat dimulai dari ranah pendidikan dengan memberikan wawasan nusantara, program pembentukan karakter lainnya dan pemaparan problem-problem kesehatan di daerah-daerah sulit di Indonesia.
  9. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) dan Kementerian Kesehatan memiliki program-program unggulan dalam rangka penyediaan tenaga dokter untuk memenuhi hak masyarakat di DTPK terkait layanan kesehatan. Hal ini termasuk juga dalam mensukseskan program “desa sehat” dari KDPDTT.

Dari poin-poin diskusi tersebut telah disusun suatu rekomendasi yang mencoba untuk mensinergikan arah gerak dari berbagai stakeholder dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang adil bagi masyarakat terutama yang tinggal di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

No

Rekomendasi

Target Rekomendasi

1

Adanya fakultas kedokteran –fakultas kedokteran yang mendeklarasikan diri sebagai FK Rural dengan membentuk suatu konsorsium FK Rural sebagai media pengembangan FK Rural.

-        AIPKI

-        Fakultas Kedokteran di DTPK

2

Pemerintah melalui kementerian terkait menunjuk dan/atau memfasilitasi fakultas kedokteran yang ingin mengembangkan kedokteran terpencil untuk dapat mengatasi permasalahan kesehatan di daerah domisili FK.

-          Kementerian Kesehatan

-          Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

-          Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-          AIPKI

3

Akan disusun suatu kurikulum pelatihan pengembangan pendidikan kedokteran terpencil yang nantinya akan diikuti oleh FK-FK yang tergabung dalam konsorsium kedokteran terpencil maupun FK-FK lain yang berminat untuk mengikuti program pelatihan ini. Metode pelatihan ini akan menggunakan pendekatan blended learning dengan memanfaatkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ).

Pembiayaan akan dibebankan kepada RKAT masing-masing fakultas sebagai bagian dari pengembangan kapasitas institusi dan/atau dengan bantuan yang diberikan oleh kementerian terkait.

-          Bagian Pendidikan Kedokteran di setiap FK.

-          Kemeristekdikti

-          KDPDTT

-          Kementerian Kesehatan

-          Kemkominfo

4

Meningkatkan peran fakultas kedokteran dalam rangka mewujudkan salah satu program unggulan dari KDPDTT yaitu Desa Sehat, baik dalam penempatan lulusannya maupun peran aktif FK dalam membangun kesehatan masyarakat dengan pendekatan desa sebagai salah satu sarana pendidikan dan pemaparan kondisi pedesaan kepada peserta didik. Karena dalam banyak literatur disebutkan bahwa paparan terhadap kondisi daerah terpencil akan meningkatkan minat dokter dan dokter spesialis untuk mengabdi di DTPK.

-          Fakultas kedokteran (BPK/MEU)

-          Kemenkes

-          KDPDT

5

Memfasilitasi penelitian-penelitian yang mencoba mengetahui factor-faktor rekrutmen dan retensi tenaga dokter dan dokter spesialis di daerah terpencil di Indonesia. Hal ini akan menjadi masukan yang sangat bermanfaat dalam pemenuhan ketersediaan tenaga dokter dan dokter spesialis di DTPK.

-          Kemenkes

-          KDPDT

-          FK-FK

-          Pusat-pusat penelitian SDM kesehatan

6

FK-FK dapat ditugaskan untuk menjadi pengampu dan penanggung jawab untuk mengatasi permasalahan kesehatan di DTPK berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh KDPDTT dan Kementerian Kesehatan.

-          FK-FK

-          KDPDTT

-          Pemda

7

Mewajibkan setiap FK untuk menyediakan alokasi khusus untuk penerimaan mahasiswa FK yang berasal dari DTPK. Pemetaan dari kementerian terkait ataupun berupa rekomendasi peserta didik akan sangat bermanfaat asal terjada transparansi programnya.

-          KDPDT

-          FK-FK

-          Kemristekdikti

-          Pemda

8

Perlu disusun suatu mekanisme rewards untuk dokter dan dokter spesialis yang mau mengabdi di DTPK. Penyusunan rewards ini harus melibatkan berbagai pihak seperti kementerian, fakultas kedokteran, pemerintah daerah dan lain-lain.

-          FK-FK

-          KDPDT

-          Kemenkes

-          Kemristekdikti

-          Pemda

Live Streaming

Category: Halaman Hits: 3929

Leadership di Perguruan Tinggi

Live from Javateahouse - 19 Maret 2015

 

 

Telepon Interaktif 0274 580 442

ASM KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Category: Halaman Hits: 10644

asm-baner

Latar Belakang

Catatan Badan Inormasi Geospasial, Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan 13.466 pulau, luas daratan sebesar  1.922.570 km dan luas perairan sebesar 3.257.483 km. Dengan semakin bertambah jumlah dan sebaran penduduk, sudah menjadi kewajiban Negara untuk menjamin hak-hak warga negara termasuk dalam bidang kesehatan. Penempatan tenaga kesehatan terutama untuk wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dijelaskan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Lalu, bagaimana dengan kondisi saat ini?

Pada tahun 2013 jumlah SDM Kesehatan yang tercatat sebanyak 877.088 orang yang terdiri atas 681.634 tenaga kesehatan dan 195.454 tenaga non kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri atas 90.444 tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi), 288.405 perawat, 137.110 bidan, 40.181 tenaga farmasi, dan 125.494 tenaga kesehatan lainnya. Jumlah tersebut secara nasional memang sudah cukup besar akan tetapi persebarannya mayoritas ada di pulau Jawa. Indonesia timur seperti di Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masih kekurangan tenaga-tenaga kesehatan.

Selain bicara tentang jumlah kita juga harus memastikan kualitas tenaga kesehatan yang ditugaskan ke daerah terpencil. Perlu ada penjagaan kompetensi melalui akreditasi institusi pendidikan profesi kesehatan dan juga uji kompetensi tenaga kesehatan. Selain itu, perlu peninjauan kembali terkait kurikulum pendidikannya, apakah sudah memenuhi harapan tempat institusi tersebut berada. Standar nasional penting akan tetapi juga tidak boleh dilupakan adalah kekhasan permasalahan yang ada di daerah-daerah. Muatan lokal terkait permasalahan spesifik di daerah sangat perlu untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan profesi kesehatan. Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana sudah memulai tahap pertama untuk secara serius menggarap kurikulum yang dapat memenuhi harapan solusi permasalahan kesehatn di NTT. Ini harus juga diikuti oleh institusi pendidikan profesi kesehatan yang lain.
Institusi pendidikan menjadi krusial dalam banyak hal yaitu sebagai pabrik tenaga kesehatan sehingga harus terjada mutu dan kualifikasinya serta menjadi sarana untuk penanaman ideology nasionalisme para tenaga kesehatan secara sadar untuk mau dan mampu mengabdi di daerah terpencil. Itulah yang menjadi tema pada workshop yang akan kita selenggarakan bersama.

Tujuan Kegiatan

  • MMeningkatkan kepedulian seluruh masyarakat profesi kesehatan untuk pemenuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK)
  • Membantu pemerintah dalam kapasitas sebagai institusi pendidikan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan.
  • Menyusun strategi bersama antara pemerintah dan institusi pendidikan kedokteran dalam penyediaan tenaga kesehatan yang mau dan mampu mengabdi di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK).
  • Penyusunan strategi pengembangan kurikulum pendidikan yang berorientasi pada permasalahan khas daerah.

Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan ini adalah seminar dengan format blended advocacy

Target Pembicara

  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  • Kementerian Riset-Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Ditjen Pendidikan Tinggi
  • Kementerian Kesehatan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan (BUK)
  • Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia.
  • Badan Pendidikan Kedokteran FK UGM
  • Tim Pengembangan Kurikulum Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana, NTT
  • Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI)
  • Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako

Sasaran peserta

Sasaran peserta pada seminar dan workshop ini adalah :

  • Pimpinan institusi pendidikan profesi kedokteran/ fakultas kedokteran
  • Tim Medical Education Unit (MEU) dari masing-masing fakultas kedokteran.
  • Dinas-dinas kesehatan untuk daerah terpencil.
  • Dokter umum dan spesialis
  • Mahasiswa

Target/Jumlah Peserta

  • Target peserta untuk kegiatan ini adalah 100 peserta dengan persebaran yang merata sesuai dengan sasaran peserta.

Tempat/Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Hari, tanggal : Selasa, 24 Maret 2015
Waktu : 09.00 – 15.00 WIB
Tempat  : Ruang Senat Fakultas Kedokteran UGM

Sarana Publikasi

  • Surat undangan resmi ke FK-FK di Indonesia
  • Surat undangan resmi ke Dinas-Dinas Kesehatan di Indonesia
  • Poster dan Leaflet yang dikirimkan secara online melalui database yang dimiliki oleh PKMK.
  • Website (website pendidikan kedokteran, kebijakan kesehatan Indonesia, fakultas kedokteran, dan AIPKI)

Susunan Panitia

Penanggung jawab : Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
Ketua Panitia   : dr Mushtofa Kamal
Humas & KSK    : Jonathan Hasian H.
Publikasi & Konsumsi : Afi Mahmudah

Susunan Acara

Seminar dan Workshop ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu,

  1. Tahap pre-advokasi tatap muka

Tahapan ini bertujuan untuk memberikan informasi terlebih dahulu kepada para narasumber (termasuk pembahas) terkait isu-isu apa yang akan dibahas, hasil-hasil penelitian ataupun publikasi terbaru tentang topic yang akan dibahas dan sekaligus sebagai tahap saling berbagi informasi terbaru. Diharapkan dengan melalui tahapan ini narasumber dan juga peserta menjadi lebih siap untuk mengikuti seminar sehingga rekomendasi yang nanti dirumuskan dapat tepat sasaran dan merupakan kesepakatan bersama. Tahap ini akan dilaksanakan dengan metode pembelajaran jarak jauh menggunakan website dan webinar (jika diperlukan).

Kegiatan

Waktu

Penanggung Jawab

Real Case study permasalahan kelangkaan tenaga dokter dan dokter spesialis di DTKP.

Minggu II

bulan Maret 2015

dr Mushtofa Kamal

dr Tridjoko Hadianto, FK UGM

dr Dwita Anastasia (Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan FK UNDANA)

Paparan laporan pelaksanaan pengembangan kurikulum khusus untuk dokter di FK rural.

dr.Ova Emilia, M.Med.Ed.,Ph.D., Sp.OG(K) , Sistem Pendidikan Residen di FK UGM

Pemaparan penelitian remunerasi dokter di NTT

  

dr. Putu Eka Andayani dan

dr. Andreasta Meliala

 

2. Tahap Advokasi Tatap Muka

Hari, tanggal : Selasa, 24 Maret 2015
Waktu : 08.30 – 15.00 WIB
Tempat  : Ruang Senat Fakultas Kedokteran UGM

Waktu

Kegiatan

08.00 – 08.30

Pendaftaran ulang

08.30 – 08.45

Pembukaan

08.45 – 09.00

Sambutan Dekan Fakultas Kedokteran UGM

09.00 – 10.30

Panel 1 : Pembangunan bidang kesehatan di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan (DTKP)

Pemateri:

pdf-icon-kecil Prof.dr. Laksono Trisnantoro,MSc,Ph.D 

dr.Andreasta Meliala (Pemaparan Hasil Penelitian)

Pembahas

pdf-icon-kecil Kementerian Pembangunan Desa, dan Daerah Tertinggal

pdf-icon-kecil Kementerian Kesehatan, Bina Upaya Kesehatan

Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur (diundang dengan webinar)

10.30 – 10.45

Coffee break

10.45 – 12.30

Panel 2 : Peran fakultas kedokteran dalam pemenuhan kebutuhan dokter di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan (DTKP)

Pembicara :

Pembahas

pdf-icon-kecil Kementerian Riset-Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Dirjen Dikti

Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI)

pdf-icon-kecil Tim Pengembangan Kurikulum Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah

 

12.00 - 13.00

Istirahat dan Makan Siang

13.00 – 14.30

Pembahasan Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi

pdf-icon-kecil Rekomendasi terkait Peran Fakultas Kedokteran dalam Penyediaan Tenaga Dokter

15.00 – 15.15

Penutupan

3. Post Advokasi Tatap Muka

Kegiatan

Waktu

Penanggung Jawab

Publikasi online hasil-hasil seminar advokasi tatap muka kepada stakeholder terkait dan dana kompensasi BPJS untuk SDM daerah terpencil.

April 2015

dr Mushtofa Kamal

Diskusi lanjutan dengan media webinar dengan peserta dan para policy maker.

April 2015

PKMK FK UGM

Biaya Registrasi

Hadir Langsung : Rp 450.000, -
Webinar : Rp 300.000,-        (kuota terbatas dan akan diberikan panduan)

Pembayaran
BNI No. Rek 0203024192
a.n. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM

Alamat Sekretariat/CP

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada.
dr. Mushtofa Kamal
HP. 087839847911
Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Untuk Pendaftaran, silakan menghubungi :

dr. Noor Afif Mahmudah
Hp. 085725727621
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kaleidoskop Pendidikan Kedokteran Tahun 2014

Category: Halaman Hits: 9971

Januari

Proses pembuatan aturan-aturan pendukung yang menjelaskan Undang-Undang No.20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dimulai di tahun ini. Kelompok-kelompok kerja telah terbentuk untuk menyusun aturan-aturan tersebut.

Februari

Konsolidasi untuk pelaksanaan Program Pengembangan Eksekutif (PPE) Dekan Fakultas Kedokteran dengan pihak Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dan Health Professionals Education Quality (HPEQ) sebagai penyandang dana. Silakan KLIK

Maret

Program Pengembangan Eksekutif (PPE) Dekan Fakultas Kedokteran dimulai pada bulan ini. Program pelatihan yang juga menyertakan para staff dari Fakultas Kedokteran akreditasi A ini akan diselenggarakan selama 6 bulan dengan metode blended learning (mengkombinasikan pelatihan jarak jauh dengan tatap muka). Metode yang baru di Indonesia.

April

Tindak lanjut penyelenggaraan pelatihan pengembangan residen adalah pembentukan Unit Pengiriman Residen yang bekerjasama dengan beberapa rumah sakit besar di Indonesia. Pada bulan ini juga dilakukan pelatihan blended learning dengan tema Jaminan Kesehatan Nasional, Dokter Layanan Primer dan Internasionalisasi lembaga pendidikan kedokteran.

Mei

Pada bulan Mei ini diterbitkan Permendikbud No.30 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi. Uji kompetensi untuk kedua program studi ini sudah berstatus exit exam sehingga mahasiswa masih menjadi tanggung jawab institusi pendidikan sampai dapat lulus exit exam tersebut.

Pada bulan ini juga diselenggarakan workshop Internasionalisasi Lembaga Pendidikan Kedokteran di Fakultas Kedokteran UGM yang juga merupakan salah satu agenda besar dari PPE Dekan FK.

Juni

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Ditjen Dikti dan PB IDI tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter dilaksanakan di Gedung Dikti lantai 2, Jakarta. Forum ini merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan uji kompetensi bagi lulusan program profesi dokter.

Surat Edaran Dirjen Dikti No.529/2014 tentang Status Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Prodi DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners diterbitkan pada bulan Juni ini. Uji Kompetensi tersebut belum menjadi exit exam untuk lulusan jadi masih bersifat formatif.

Juli

Surat Dirjen Dikti No.598/2014 ttg Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter dan Sertifikat Profesi/Ijazah Profesi Dokter diterbitkan pada bulan ini. Hal ini bertujuan untuk menengahi dan menyelesaikan kisruh uji kompetensi dokter yang terjadi pada awal dan pertengahan tahun 2014 yang menyebabkan banyak calon dokter mengalami kesulitan.

Berkala Ilmiah Mahasiswa Kesehatan (BIMKES) adalah sebuah portal jurnal atau berkala ilmiah yang diharapkan dapat menjadi rumah untuk artikel ilmiah dari tujuh program studi kesehatan yang ada di Indonesia yaitu pendidikan dokter, kedokteran gigi, ilmu keperawatan, kebidanan, farmasi, ilmu gizi, dan ilmu kesehatan masyarakat. Pada bulan ini diterbitkan Bimkes volume 2 no.2.

Agustus

Pada bulan ini Dikti mengeluarkan Surat Dirjen Dikti No.672/E.E3/KM/2014 tentang Implementasi Kebijakan Kuota Mahasiswa Baru Fakultas Kedoktera Tahun Ajaran 2014/2015. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi dan membatasi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kemampuan insititusi untuk penjagaan kualitas pembelajaran dan lulusan fakultas kedokteran.

Indonesian Young Health Professionals’ Society (IYHPS) didirikan pada tanggal 17 Agustus 2014. Organisasi ini beranggotakan para professional kesehatan muda dari berbagai profesi dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat melalui usaha edukasi kesehatan dengan semangat kolaborasi interprofesi. www.iyhps.org

September

Pada bulan ini dihasilkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi. Permen ini merupakan penjelasan dari UU No.20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang mengatur tentang akreditasi perguruan tinggi kesehatan.

Surat Edaran Dirjen Dikti No.812/2014 terkait KKNI untuk Lulusan Pendidikan Dokter dipublikasikan pada bulan September 2014 ini. SE ini merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari pendidikan formal, pendidikan informal, pengalaman kerja dan/atau pengalaman kerja dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi bidang kedokteran.

Oktober

Pada bulan ini diselenggarakan kegiatan diseminasi laporan terakhir Program Hibah Penelitian dan Pengajaran PHK-PKPD dari proyek HPEQ. Para peserta yang merupakan fakultas-fakultas kedokteran di Indonesia akan menyajikan hasil hibah-nya baik secara oral maupun poster.

Bulan Oktober 2014 ini juga menjadi salah satu momen penting, dimana pada bulan itu dideklarasikan Hari Kolaborasi Kesehatan Nasional 12 Oktober 2014 di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini merupakan puncak dari program Nusantara Health Collaborative (NHC) 2014.

November

Kurikulum pendidikan kedokteran yang berwawasan lokal dikembangkan pada bulan ini. Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur memulai untuk proses policy study pengembangan kedokteran semiringkai. Luaran dari proyek ini adalah draft rekomendasi usulan pengembangan kurikulum semiringkai yang nantinya akan dikonsultasikan untuk menjadi sebuah kurikulum terintegrasi di FK UNDANA. Diharapkan dengan kurikulum ini, lulusan fakultas kedokteran dapat berkontribusi di daerahnya untuk menyelesaikan permasalahan khas daerah.

Desember

Proyek Health Professionals Education Quality (HPEQ) menyelenggarakan forum evaluasi implementasi proyek. Proyek yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan profesi kesehatan ini telah berakhir. Ada 2 (dua) produk besar dari proyek ini, yaitu Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PT Kes) dan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi (LPUK).

Pada bulan ini juga dilaksanakan seminar dan workshop untuk pengembangan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) dan Academic Health Center (AHC). Akhir bulan Desember juga dilaksanakan sidang MK tentang pengujian UU No.20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Outlook Pendidikan Kedokteran Tahun 2015

Category: Halaman Hits: 15449

Outlook Pendidikan Kedokteran Tahun 2015 :

Tantangan Internasional dan Rural dalam Penyediaan Tenaga Dokter

 

Tulisan ini memberikan gambaran outlook Pendidikan Kedokteran Tahun 2015. Outlook ini kami fokuskan pada tantangan menghadapi era globalisasi sektor jasa dan juga pemenuhan kebutuhan dokter di daerah terpencil.

Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI untuk periode 2014-2019 menghadirkan suatu ideologi baru dalam bentuk Nawacita. Jika kita menilik Nawacita poin 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan poin 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, maka ada hal yang menarik yang dapat kita tarik kesimpulan dalam konteks pendidikan kedokteran.

Ada dua hal penting yang terlihat bertentangan: (1) Penguatan bangsa untuk menghadapi persaingan global dan (2) pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah terpencil. Dua hal yang sangat sesuai dengan yang akan diulas dalam Outlook 2015 pendidikan tenaga kedokteran.

Tantangan di tahun 2015 dalam sektor kesehatan menjadi besar karena Indonesia memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Persaingan “jual-beli” jasa tenaga terampil menjadi topik utama dalam konteks ini. Migrasi tenaga kesehatan akan dibuka selebar-lebarnya. Jika kita tidak mau hanya menjadi penonton dalam era baru ini maka mau tidak mau pemerintah bekerjasama dengan stakeholder terkait harus bekerjasama untuk meningkatkan kualitas SDM Kesehatan Indonesia.

Namun tidak boleh diabaikan bahwa konteks Indonesia dan 2015 tidak hanya sekedar MEA saja. Banyak masyarakat di daerah pinggiran yang belum mendapatkan haknya dalam kesehatan. Sesuai dengan Nawacita (Poin 3), dalam upaya pemenuhan hak masyarakat maka perlu perhatian untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan paripurna di daerah-daerah terpencil. SDM Kesehatan yang dihasilkan harus juga berwawasan daerah dan mau mengabdi di daerah (atau mungkin lebih ekstrimnya pemerintah mempunyai strategi yang mampu “memaksa” untuk bekerja di daerah terpencil). Dengan demikian di sektor kesehatan ada 2 front ekstrim yang harus dihadapi yaitu: (1) menghadapi persaingan internasional; dan (2) memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Penanganan 2 front ini tidaklah mudah.

Persaingan internasional

Persaingan tidak dapat lepas dari prediksi kebutuhan tenaga kesehatan di berbagai negara. Berikut ini adalah tabel estimasi kebutuhan tenaga kesehatan Indonesia dari luar negeri dengan sumber laporan Pemetaan Pekerja Terampil Indonesia dan Liberalisasi Jasa ASEAN, tahun 2013 (Kementerian Luar Negeri – ASC FISIP UI).

Tabel 1. Perkiraan Permintaan Tenaga Kesehatan Indonesia dari Luar Negeri

pk-1

Perawat menduduki peringkat pertama dalam tabel ini. Namun dalam konteks ini, mari kita lihat bahwa kebutuhan dokter spesialis dan sub-spesialis sangat tinggi bahkan di luar negeri. Hal yang patut dicermati, tren kebutuhan ini semakin lama semakin meningkat. Sementara, untuk dokter umum tidak terlalu tinggi. Jumlah 500 dapat dipenuhi oleh dua angkatan dalam satu FK akreditasi A, sedangkan Indonesia memiliki 75 fakultas kedokteran.

Pasar dokter spesialis dan dokter subspesialis-lah yang akan berkembang dalam era MEA ini. Jika Indonesia tidak menguatkan sektor ini maka dapat dipastikan bahwa kita akan menjadi penonton dalam hiruk-pikuk MEA 2015. Selain itu, upaya penguatan ini juga penting untuk pemenuhan dokter spesialis dan sub-spesialis di dalam negeri yang jumlahnya masih sangat kurang terutama di daerah-daerah terpencil. Berikut ini adalah rasio jumlah dokter spesialis tahun 2013 per-100.000 penduduk.

pk-2

Gambar 1. Rasio jumlah dokte spesialis per-100.000 penduduk di Indonesia tahun 2013 (Sumber : Profil Kesehatan Indonesia 2013)

Suatu langkah besar telah dimulai dengan dilaksanakannya Program Pengembangan Eksekutif (PPE) Dekan Fakultas Kedokteran oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesian (AIPKI) bekerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2014 ini berhasil membentuk kelompok-kelompok kerja di dalam kelompok FK akreditasi A untuk dapat bersaing dengan dunia internasional yaitu Pokja Pengembangan Dokter Spesialis dan Sub-spesialis, Pokja Rumah Sakit Pendidikan (RSP) dan Pokja Dokter Layanan Primer (DLP). Namun, bagaimana kondisi pokja-pokja yang telah terbentuk ini? Diperlukan follow up dan pertemuan-pertemuan rutin dari pokja tersebut untuk memastikan perkembangannya.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah terpencil

Pernyataan menarik muncul dari seorang dokter yang ditempatkan di Kepulauan Seribu, “Saya ditempatkan di sini tetapi tidak dibekali dengan pengetahuan maupun keterampilan kagawatdaruratan perairan”. Ada dua hal yang menjadi permasalahan dalam konteks ketersediaan dokter di wilayah terpencil. Bukan hanya masalah kuantitas saja yang masih kurang melainkan juga kualitas dokter itu sendiri, termasuk profil sosial-budayanya. Apakah dokter yang ditugaskan sudah sesuai dengan kondisi dan kekhasan wilayah tempat mereka ditugaskan? Apakah kurikulum yang diterapkan di fakultas kedokteran sudah meet the needs daerah tempatnya bernaung?

Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman termasuk dalam hal permasalahan kesehatan. Pada November 2014, PKMK bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana, NTT melakukan suatu langkah awal dalam pengembangan kurikulum “Semiringkai”. Kurikulum Semiringkai adalah kurikulum yang ditujukan untuk mencetak dokter lulusan FK Undana yang mampu mengatasi masalah-masalah kesehatan kepulauan. Hasil dari policy study ini adalah draft rancangan kurikulum kedokteran rural (Semiringkai) yang nantinya akan dimasukkan dalam kurikulum FK Undana.

Kegiatan positif ini harus terus dilanjutkan dengan mengikutsertakan FK-FK lain di Indonesia terutama yang berada di daerah-daerah terpencil (atau memiliki daerah yang masuk dalam kategori daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan) yang bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan tenaga dokter di daerahnya. Harus ada program seperti PPE yang sudah dilaksanakan di FK akreditasi A, untuk pengembangan kedokteran terpencil ini. Jika tidak, masalah-masalah kesehatan khususnya di daerah terpencil akan sangat lambat penanganannya.

Apa yang bisa dilakukan di tahun 2015 menghadapi dua front yang berbeda ini?

Aktor dalam konteks outlook pendidikan kedokteran di tahun 2015 ini adalah Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Dekan-Dekan Fakultas Kedokteran, Medical Education Unit (MEU) di masing-masing FK, Kementerian Riset-Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Kolaborasi perlu dibangun dan dibina antar stakeholder-stakeholder tersebut.

Ada dua kelompok tindakan yang perlu dipertimbangkan:

  1. Pengembangan bersama antar Fakultas Kedokteran untuk peningkatan kapasitas institusi dalam mengembangkan SDM Kesehatan yang mampu bersaing di MEA 2015 terutama untuk SDM Dokter Spesialis dan Sub-spesialis.
  2. Inisiasi Program Pengembangan Eksekutif (PPE) Dekan Fakultas Kedokteran untuk FK-FK di daerah rural- perbatasan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan manajerial dekan sebagai pemimpin tertinggi fakultas. Selain itu yang tak kalah penting adalah kerjasama untuk pengembangan kurikulum kedokteran rural (terpencil) di masing-masing daerah.

Kedua inisiatif tersebut harus didukung dengan semangat untuk mengembangkan bangsa Indonesia, fasilitas komunikasi jarak jauh yang terintegrasi untuk meningkatkan intensitas interaksi, adanya tenaga ahli termasuk dari luar negeri untuk mempercepat strategi lembaga-lembag a pendidikan kedokteran untuk menjawab tantangan di tahun 2015.

 

Penyusun :
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada
www.pendidikankedokteran.net
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD
dr Mushtofa Kamal (Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Telp: 087839847911)