Materi dan Video Presentasi 6 Maret 2014

SEMINAR
Penggunaan Residen sebagai Tenaga Medik untuk Menyeimbangkan
Tenaga kesehatan di Daerah Sulit dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional

Ruang Senat Lt. 2, Gd. KPTU Fakultas Kedokteran UGM


 

des  Hari I: Kamis, 6 Maret 2014

Waktu / Jam

Kegiatan

Pembicara/Penanggungjawab

08.00-08.30

Registrasi

Panitia

08.30 – 09.00

Pengantar
Pembukaan

08.30 – 08.45

Pengantar Seminar

icon-pdf dr. Andreasta Meliala, MKes 

08.45 – 09.00

Pembukaan seminar, Dekan FK UGM - Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono, Sp.B.Onk

09.00 – 10.30

reportaseREPORTASE SESI I

Moderator: dr. Andreasta Meliala, MKes

 

09.00 – 09.15: Hasil monitoring-evaluasi kebijakan penugasan residen sejak tahun 2007 khususnya di daerah sulit

icon-pdf  Dr. Kirana Pritasari, MQIH (Kepala Pustanserdik BPPSDM)

 

09.15 – 09.30:

Kebijakan pengiriman tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis di Papua

icon-pdf  Dr.Bambang Sardjana MPH, Staf Ahli Menteri Kesehatan

 

09.30 – 09.45: Penugasan residen melalui pendekatan tim di Nias dan NTT: Mengapa menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan jumlah dokter spesialis di Indonesia?

icon-pdf  Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc PhD 

 

09.45 – 10.30: Diskusi sesi I

10.30 – 10.45

Coffee break

Panitia

10.45 – 12.30

reportaseREPORTASE SESI II

Perlindungan hukum bagi residen dan residen sebagai DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien)

Moderator: Dr.dr.Sri Mulatsih SpA(K).

 

10.45- 11.05: Perlindungan hukum bagi residen dan residen sebagai DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien): Pembahasan dari aspek Keselamatan Pasien

icon-pdf  Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F, SH, LL.M – Ketua Komite Keselamatan Pasien 

 

11.05 – 11.25: Perlindungan hukum bagi residen dan residen sebagai DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien): Pembahasan dari Aspek Hukum

icon-pdf  Rimawati, SH, M.Hum – Fakultas Hukum UGM 

 

11.25 – 11.45: Perlindungan hukum bagi residen dan residen sebagai DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien): Pembahasan dari Aspek Pengawasan RS

icon-pdf  Dr. Agung Sutiyoso – Kepala Badan Pengawas Rumah Sakit

 

11.45 – 12.30: Diskusi

 

12.30 – 13.30

ISHOMA

 

13.30 – 14.30

reportaseREPORTASE SESI III

Strategi akselerasi kebijakan dan inisiatif penugasan residen di daerah sulit termasuk mengatasi kendala yang ada

Moderator: DR. dr. Dwi Handono Sulistyo, MKes

 

13.30 – 13.50: Strategi akselerasi kebijakan dan inisiatif penugasan residen di daerah sulit termasuk mengatasi kendala yang ada: Pembahasan dari Aspek Program PPDS-BK Kementerian Kesehatan

icon-pdf  Dr. Kirana Pritasari, MQIH (Kepala Pustanserdik BPPSDM) 

 

13.50 – 14.10: Strategi akselerasi kebijakan dan inisiatif penugasan residen di daerah sulit termasuk mengatasi kendala yang ada: Pembahasan dari aspek Operasional di lapangan

icon-pdf  Yoke Rahail, SpD, MKes (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov.Maluku)

 

14.10 – 14.30: Diskusi dan Klarifikasi

14.30 – 15.30

reportaseREPORTASE

Diskusi: Strategi implementasi: Pengembangan Unit Pengiriman Residen di RS Pendidikan/FK

icon-pdf  Prof. dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD

Moderator: dr. Andreasta Meliala, MKes

15.30 – 16.00

Kesimpulan dan Penutupan

Prof. dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD

 

 

 

Live Streaming

TATAP MUKA

MANAJEMEN RESIDEN DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

 

PETUNJUK VIDEO STREAMING :
  1. Untuk mengakses dengan lancar Anda membutuhkan koneksi internet dengan kecepatan minimal 512 kbps 
  2. Silahkan menggunakan headset / speaker untuk kualitas suara yang lebih baik.
  3. Telp Interaktif 0274 7470847

MANAJEMEN RESIDEN DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Dalam rangka Annual Scientific Meeting 2014
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan dan
Magister Manajemen Rumahsakit FK UGM

menyelenggarakan:

Blended-Workshop
(Workshop dengan pendekatan campuran antara jarak-jauh dan tatap muka)

MANAJEMEN RESIDEN DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL:
Apakah Residen dapat menjadi

Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)?

Diskusi Awal

            1. Tatap muka dan Live-Streaming: 8 Maret 2014
            2. Tele-workshop: Maret 2014 (1 bulan) melalui:
              www.kebijakankesehatanindonesia.net  dan www.pendidikankedokteran.net 
            3. Diskusi Akhir: Tatap muka dan Live-Streaming: 9 April 2014

di RS Sardjito

 

  Latar Belakang

Tanggal 1 Januari 2014, BPJS sudah beroperasi dan Jaminan Kesehatan Nasional memulai era baru. Dalam konteks tenaga kesehatan yang melayani, di berbagai negara lain misal Amerika Serikat dan Australia, residen merupakan tulang punggung pelayanan yang didanai oleh jaminan kesehatan. Sementara itu di Indonesia, peran residen masih belum jelas, apakah sebagai siswa atau sebagai pekerja (hasil diskusi ASM 2013). Pertanyaan yang sangat sering dikemukakan adalah:

  1. Apakah jumlah dokter spesialis cukup untuk menangani pelayanan kesehatan di layanan sekunder dan tertier?
  2. Bagaimana posisi dan peran Residen dalam program Jaminan Kesehatan Nasional?
  3. Bagaimanakah hak dan kewajiban residen, termasuk hak untuk dibayar?
  4. Bagaimanakah posisi hukum seorang residen?

Pada ASM 2013 (bulan Maret 2013) telah diselenggarakan pertemuan awal mengenai peran dan posisi residen, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di FK UI. Ada beberapa hal yang dapat dicatat dari pertemuan tersebut dan perkembangan terbaru yang terkait, termasuk kasus residen dr A yang dihukum pidana 10 bulan oleh Mahkamah Agung.

  1. Fakta-fakta yang terjadi saat ini.

    1. Pendidikan residen cenderung menempatkan residen sebagai peserta didik. Pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis di Indonesia saat ini dilakukan di RS pendidikan dan RS jejaring di bawah koordinasi fakultas kedokteran. Penerapan pendidikan dan pelatihan residen dilakukan berdasarkan UU Pendidikan Nasional sehingga disebut sebagai 'university based' .Pendekatan lain yang banyak diterapkan di beberapa negara adalah pendekatan 'hospital based' yaitu pendidikan dokter spesialis diserahkan pengelolaannya kepada rumah sakit dengan koordinasi dari kolegium spesialis terkait.Dengan penerapan program pendidikan dokter spesialis 'university based', sejarah pendidikan residen lebih kuat penekanan sebagai peserta didik (mahasiswa), bukan sebagai pekerja rumahsakit. Residen dalam hal ini harus membayar SPP ke universitas, dan belum mendapat hak sebagai pekerja khususnya pembayaran yang jelas dari rumahsakit pendidikan utama/jaringan tempat bekerja kecuali pelayanan di berbagai rumahsakit yang memang membutuhkan residen.
    2. Dalam konteks pendidikan ini, jumlah residen yang masuk ke RS Pendidikan tidak dihitung berdasarkan kebutuhan. Akibatnya terjadi keadaan dimana tidak ada hubungan antara jumlah pasien di RS Pendidikan utama dengan jumlah residen. Hal ini menyebabkan tidak berfungsinya residen sebagai tenaga kerja rumahsakit yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan.
    3. Hubungan dengan Fakultas Kedokteran. Dengan penerapan program pendidikan dokter spesialis yang 'university based' di Indonesia, peran RS pendidikan tetap sangat besar walaupun tidak bertanggung jawab langsung pada mutu pendidikan. Saat ini, tanggung jawab langsung berada di universitas (Fakultas Kedokteran). Dengan demikian situasi yang terjadi adalah residen dapat dilihat dari dua sisi yaitu universitas (FK) dan RS Pendidikan. Proses pendidikan di FK banyak dilakukan pengembangan. Namun di lain sisi, di RS Pendidikan penataan residen belum banyak ditangani. Residen tetap dianggap sebagai siswa, bukan staf medis RS. Sementara itu, kebutuhan residen (yang sudah kompeten) sebagai pekerja RS semakin tinggi, termasuk untuk BPJS dan usaha pemerataan pelayanan rumahsakit. Di negara lain, residen dianggap sebagai tenaga medis di RS dengan hak dan kewajibannya.
    4. Walaupun masih banyak dianggap sebagai mahasiswa, secara de-facto residen telah bekerja.Sebagai gambaran di RS Pendidikan, operasi yang membutuhkan tenaga dokter spesialis anastesi, dikerjakan oleh residen anastesi tanpa kehadiran dosen pendidik di ruang operasi. Demikian juga berbagai pendidikan residen menempatkan residen sebagai pelaku utama pelayanan.
    5. Selain dalam pelayanan, para residen selama ini juga berperan dalam pendidikan dokter di RS pendidikan dan RS jejaring, yaitu melalui pembimbingan untuk mahasiswa kedokteran yang sedang menjalankan rotasi pendidikan klinik di RS. Tugas pembimbingan ini memang menjadi tugas utama para staf pengajar konsultan di masing-masing tempat. Residen berperan besar dalam pendidikan dokter karena berkesempatan untuk berinteraksi dengan para ko asisten dalam kegiatan sehari-hari.
    6. Posisi penting residen dalam pelayanan ini ternyata belum diimbangi dengan kejelasan aspek hukum. Dalam kasus Dr.A yang dituntut dan dihukum secara pidana posisi residen sangat memprihatinkan. Terlepas dari tepat atau tidak tepatnya penuntutan pidana, Dr.A dan dua orang residen lain dihukum, sementara itu dosen penanggung-jawabnya dapat memperoleh SP3, yang mampu menghentikan penyidikan. Pihak Fakultas Kedokteran dan RS Pendidikan yang terkait dengan Dr.A juga tidak terlihat bertanggung-jawab atas kejadian tersebut.
       
  2. Bagaimana penanganan residen ke depannya?

    Sehubungan dengan penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia, kebutuhan akan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang terstandarisasi meningkat. Jumlah spesialis di Indonesia tidak cukup untuk melayani pasien yang dibayar oleh BPJS dan non-BPJS.Oleh karena itu residen semakin dibutuhkan untuk pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.Mengingat peran residen dalam pelayanan kesehatan selama ini, ada beberapa hal yang harus dipikirkan di masa mendatang, yaitu:
    1. Perlunya residen dimasukkan dalam penyedia layanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
    2. Perlunya proses penjaminan kualitas yang terjaga melalui credential residen yang berasal dari FK untuk dinilai di RS Pendidikan secara personal dan supervisi yang sistematis, serta kepastian posisi hukum;
    3. Residen perlu untuk mendapatkan remunerasi dari pendanaan oleh BPJS.

      Berbagai hal tersebut telah didukung secara hukum oleh UU Pendidikan Kedokteran.Dalam UU tersebut, residen bukan mahasiswa biasa namun mahasiswa khusus yang berhak mendapat hak, termasuk insentif, namun juga mempunyai kewajiban layaknya seprang pekerja professional.Kewajiban dan tanggung jawab residen dalam pendidikan dokter dan pelayanan kesehatan di rumah sakit juga perlu disertai diskursus tentang hak para residen yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak untuk mendapatkan imbal jasa (remunerasi).Posisi residen di fungsi pendidikan dan pelayanan serta hak dan kewajibannya, perlu ditelaah.Apakah credential di RS diperlukan bagi residen?Bagaimana prosesnya dapat dilakukan?Apakah residen berhak mendapatkan remunerasi dalam pelaksanaan perannya sebagai pendidik dan penyedia pelayanan kesehatan?Sejauh mana tanggung jawab residen saat terjadi medical mishaps dari kasus yang dikelola?Akankan dokter spesialis konsultan bebas dari pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan residen?
       
  3. Pertanyaan praktis yang timbul: Apakah Residen dapat menjadi Dokter Penanggung Jawab Pasien?

    Dokter spesialis konsultan adalah dokter penanggung jawab pasien (DPJP), termasuk di RS Pendidikan. Berdasarkan Permenkes, seluruh tanggung jawab termasuk tanggung jawab hukum akan berada di tangan RS dan DPJP. Dalam hal ini ada beberapa rumahsakit yang menjadi tempat residen bekerja, yaitu:
    1. RS Pendidikan Utama
    2. RS Pendidikan Jaringan
    3. RS yang membutuhkan

Beberapa pertanyaan:

  1. Apakah Residen dapat menjadi DPJP di RS Pendidikan Utama?
    Secara konsepsual, DPJP di RS Pendidikan Utama adalah para spesialis.Akan tetapi secara kenyataan, tidak semua spesialis berada di bangsal, di ruang periksa, ataupun di ruang operasi.Sebagai gambaran jumlah dokter spesialis anastesi ataupun bedah tidak mampu menangani seluruh operasi yang dilakukan.Dokter spesialis pendidik sering merangkap bekerja di luar RS Pendidikan.Sebagai catatan UU Praktek Kedokteran memperbolehkan dokter spesialis praktek di 3 tempat. Pertanyaan praktisnya misalnya: apakah residen anastesi di ruang operasi yang tidak didampingi secara fisik oleh spesialis anastesi merupakan DPJP? Jika bukan DPJP, apakah dokter spesialis anastesi yang DPJP namun tidak berada di ruangan akan bertanggung-jawab secara keseluruhan termasuk aspek hukum pidana dan perdata, serta administratifnya? Bagaimana dengan jasa profesi yang ada di dalam INA-CBG. Apakah akan diberikan penuh ke residen, atau sebagian besar, atau sebagian kecil, atau tidak sama sekali,
  2. Apakah Residen dapat menjadi DPJP di RS Pendidikan Jaringan dan di RS yang membutuhkan?
    Selain berada di RS Pendidikan Utama, residen juga mendapatkan penugasan ke RS jejaring atau RS lain pada suatu tahap tertentu, terutama pada saat tahap mandiri. Dalam kerangka penugasan ini, residen dianggap sebagai tenaga dokter spesialis yang dapat membantu secara penuh proses pelayanan di RS tersebut Meskipun residen melaksanakan peran pelayanan kesehatan yang besar, proses pelayanan tersebut merupakan bagian dari proses pendidikan. Dalam proses pendidikan yang umumnya terdiri dari tahap awal, tahap menengah dan tahap mandiri, residen memperoleh supervisi secara bertingkat dari para dokter spesialis konsultan di RS pendidikan. Apakah residen ini yang berada di tempat jauh dapat menjadi DPJP?Dalam hal ini memang residen dapat memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan pasien sesuai dengan penugasan yang diterimanya (clinical appointment) dari RS.Dalam kondisi ini, masih dipertanyakan apakah residen dapat pula bertanggung jawab penuh secara hukum bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (medical mishaps).

Catatan penting tentang Standar Rumah Sakit Pendidikan Utama

Saat ini berbagai RS Pendidikan sedang bekerja keras untuk memenuhi standar CI sebagai rumahsakit akademik. Dalam standar tersebut, pendidikan kedokteran dan penelitian klinis sangat penting untuk upaya organisasi dalam meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien (JCI 2013). Dengan demikian standard JCI perlu diperhitungkan dalam diskusi mengenai bisa tidaknya DPJP untuk residen.

 

  Tujuan Workshop

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa tujuan Workshop sebagai berikut:

  1. Tercapainya pemahaman tentang predikat DPJP untuk residen yang bekerja di RS Pendidikan Utama dan RS Pendidikan Jaringan/yang membutuhkan;
  2. Tercapainya pemahaman tentang kewajiban Residen di RS Pendidikan Utama dan Jaringan, termasuk credential dan clinical appointmentnya;
  3. Tercapainya pemahaman tentanghal residen dalam penerimaan jasa profesi di sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
  4. Menyusun Rencana Tindak Lanjut dan Usulan Kebijakan bagi pemerintah untuk Pengembangan Residen dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Siapa yang diharapkan menjadi peserta dalam Workshop ini? Diharapkan peserta workshop adalah kelompok yang mewakili:

  1. RS Pendidikan Utama
  2. RS Pendidikan Jaringan
  3. RS tempat bekerja Residen
  4. Kantor Regional BPJS
  5. Pejabat Dinas Kesehatan/Kementrian Kesehatan
  6. Tim Konsultan

Peserta diharapkan mendaftar secara kelompok dengan mendaftarkan diri untuk mengikuti secara jarak-jauh. Peserta kelompok Jarak-jauh harus menyiapkan diri dengan perangkat telekonference yang spesifikasinya dapat diklik sebagai berikut.

Bagi yang ingin datang hanya untuk Tatap Muka, dipersilahkan mengikuti selama satu hari.

 

Bentuk Kegiatan

Kegiatan Workshop ini diselenggarakan dalam waktu 4 minggu dengan menggunakan pendekatan pendekatan campuran (blended) antara jarak-jauh dan tatap muka. Para peserta diharapkan mendaftar secara kelompok.

  1. Sesi Awal dengan menggunakan Pendekatan Jarak-Jauh: Penyampaian Materi awal mengenai fakta-fakta dan pemahaman-pemahaman konsepsual.
  2. Sesi akhir dengan tatap muka selama 1 hari: Membahas diskusi mengenai bisa tidak nya menjadi DPJP dan hak serta kewajiban residen, serta usulan kebijakan mengenai manajemen residen di era JKN.

 

  Jadwal Kegiatan

Dengan menggunakan Live-Streaming.

Setiap minggu akan dilakukan diskusi melalui live streaming yang direkam agar dapat dipahami lebih lanjut. Topik-topiknya adalah:

  1. Fakta-fakta yang terjadi dalam manajemen residen saat ini;
  2. Konsep-konsep utama, termasuk apa yang diharapkan oleh JCI dalam hal residen dan hubungannya dengan lembaga BPJS serta sistem Jaminan Kesehatan;
  3. Aspek hukum residen dan konsep DPJP;
  4. Usulan proses credentialing dan hubungan antara FK dengan RS Pendidikan Utama/Jaringan, dan RS yang membutuhkan residen.

Tatacara:

  1. Peserta mendaftar secara kelompok.
  2. Peserta menyiapkan teknologi tele-conferencenya.
  3. Peserta diharapkan mengikuti diskusi live-streaming pada hari dan jam yang ditentukan.
  4. Peserta kelompok membahas mandiri mengenai apa yang terjadi di RS Pendidikan Utama/Jaringan, atau RS masing-masing sesuai dengan apa yang dibahas dalam live-streaming.
  5. Peserta melalukan diskusi di web berdasarkan topik yang ada.
  6. Peserta menyiapkan diri untuk pertemuan tatap muka di awal bulan Maret 2014.

Tatap Muka I: Pembukaan Blended Learning. Sabtu, tanggal 8 Maret 2014.
Pertemuan di RS Sardjito/Video Live Streamig:

  1. Pengalaman pengiriman residen ke berbagai daerah;
  2. Pendidikan Residensi di berbagai negara.
  3. Residen di UU Pendidikan Kedokteran
  4. Rencana Pembelajaran di Web dan RS masing-masing.

Kegiatan di web dan di RS masing-masing.

  1. Struktur RS Pendidikan dan FK, serta alur proses menjadi residen. Perbandingan antara luar negeri dan dalam negeri.
  2. Apakah mungkin residen sebagai DPJP di RS Pendidikan Utama? Mengamati keadaan di IGD RS Pendidikan.
  3. Sistem pembayaran untuk residen saat ini dan di masa mendatang. Mengamati apa yang terjadi di luar negeri dan dalam negeri.

 

Tatap Muka II: April 2014 , Rabu 9 April 2014

Waktu

Keterangan

Moderator/ Narasumber

08.00-08.30

Registrasi

08.30-09.00

Pembukaan

  1. Kemenkes
  2. Dekan FK UGM
  3. Ketua Panitia

.

09.00-10.30

Apakah Residen dapat menjadi DPJP di:

  1. RS Pendidikan Utama,
  2. RS Pendidikan Jaringan, dan
  3. RS yang membutuhkan?

Analisis berdasarkan UU Pendidikan Kedokteran, UU Praktek Kedokteran,

Standar RS Pendidikan Utama (AMC),situasi pelayanan Jaminan Kesehatan di negara lain,  dan Permenkes mengenai DPJP.

Narasumber:

  1. Prof. Dr.dr. Akmal Taher SpBU
  2. Prof. Laksono Trisnantoro MSc PhD

Moderator:

Prof. dr. Adi Utarini MSc PhD

10.30-12.00

Break

 

Alur Proses Credential dan Clinical Appointment Residen di RS Pendidikan Utama, dan RS yang membutuhkan.

“Dulu, sekarang, dan usulan mendatang”

Narasumber:

  1. Dekan FK UGM
  2. Direktur RSUP Dr. Sardjito
  3. Direktur RS Bajawa

Moderator:?dr. Muhamad Sidik, SpM(K)  

12.00-13.00

ISHOMA

13.00-14.30

Pertanggung-jawaban Hukum Residen dan DPJP:

Pertanggungjawaban hukum pidana-perdata / medical liability system dikaitkan dengan peran residen (sebagai DPJP atau bukan), fakultas kedokteran dan RS pendidikan. Bagaimana konsep tanggung-renteng dipergunakan dalam kasus pidana dan perdata? 

Pembicara:

  1. Prof. DR. dr. Budi Sampoerna, SpF(K)
  2. Dr. Darwito SpB SH, Direktur Operasional RS Kariadi Semarang.

Moderator:

Dr. dr. Sri Mulatsih SpA (K)

14.30 – 15.45

Pembayaran untuk Residen oleh BPJS

Pembicara;

  1. Kepal a BPJS atau yang mewakili
  2. Dekan FKUI/PP AIPKI
  3. Ketua Asosiasi RS Pendidikan (ARSPI)

Moderator:

Dr. Stephany Nainggolan., M.Kes

 

15.45 – 16.00

Penutupan

Rumusan Rekomendasi kebijakan mengenai  fungsi DPJP  dan remunerasi untuk PPDS

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, ?MSc, PhD.

Dekan FK UGM

 

Biaya Registrasi

  1. Mengikuti Workshop selama 1 bulan melalui tele-training: Rp 5.000.000,- untuk satu tim. Disarankan tim di RS Pendidikan bersama dengan FK. Harapannya anggota tim adalah:
    1. Dekanat FK dan Direksi RS
    2. Anggota Bakordik
    3. Kepala Diklit
    4. Bagian atau Konsultan Hukum RS
    5. Ka PPDS.
      Jumlah ideal sekitar 10 orang yang akan membahas berbagai hal.
  2. Mengikuti tatap muka selama 1 hari: sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang dan mendapatkan fasilitas konsumsi selama meeting, dan sertifikat.

 

  Pendaftaran pada:

Hendriana Anggi
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile : +6281227938882 / +62813292786802
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net / www.pendidikankedokteran.net 

 

 

Penggunaan residen sebagai tenaga medik untuk menyeimbangkan tenaga kesehatan di daerah sulit

Dalam Rangka Annual Scientific Meeting 2014

Fakultas Kedokteran UGM - Komisariat Kagama FK UGM -
Kelompok Kerja Manajemen Pendidikan Tinggi Kedokteran

bekerjasama dengan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM

Menyelenggarakan
SEMINAR
Penggunaan Residen sebagai Tenaga Medik untuk Menyeimbangkan
Tenaga kesehatan di Daerah Sulit dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional
dan
WORKSHOP
Pengembangan Dukungan untuk Tim Residen oleh
“Unit Pengiriman Residen” di RS Pendidikan/Fakultas Kedokteran

 Kamis – Jumat, 6 – 7 Maret 2014

Ruang Senat Lt. 2, Gd. KPTU Fakultas Kedokteran UGM

6maret14 


des  Latar Belakang

Kebijakan penggunaan residen sebagai tenaga medik untuk menyeimbangkan tenaga kesehatan di daerah sulit mulai dilakukan Kementerian Kesehatan RI tahun 2007 berdasarkan hasil Rapat Terbatas Bidang Kesehatan. Kebijakan yang diambil saat itu adalah ”Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik”. Untuk itu, dilakukan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Rumah Sakit Daerah yaitu secara jangka pendek melalui penugasan residen senior, dan secara jangka panjang melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS).

Paralel dengan kebijakan tersebut, muncul inisiatif lain di luar Kementerian Kesehatan terkait penggunaan residen tersebut seperti yang dilakukan di RSUD Gunungsitoli Kabupaten Nias (tahun 2007 – 2009) dan di 11 RSUD di 11 kabupaten di Provinsi NTT (tahun 2010 – sekarang). Bedanya, meskipun pendekatan yang digunakan tetap melalui pihak ketiga (dalam hal ini Fakultas Kedokteran dan RS), tetapi penugasan residennya berupa penugasan secara tim. Kegiatan ini merupakan salahsatu bentuk taskshifting.

Meskipun kebijakan dan inisiatif task shifting semacam ini dapat berjalan tetapi tetap belum mampu mengatasi keterbatasan atau kelangkaan dokter spesialis di daerah sulit di seluruh Indonesia. Masalah ini menjadi semakin penting ketika Jaminan Kesehatan Nasional diberlakukan per-1 Januari 2014. JKN menghadapi tantangan yang sangat berat yaitu kurangnya tenaga spesialis di daerah. Salah satu konsekuensi berat akan dihadapi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menurut UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 23 ayat 3 dan Perpres No. 12 Tahun 2013 Pasal 34 wajib memberikan kompensasi kepada peserta jika pelayanan tidak bisa diberikan.

Dalam situasi tersebut, penggunaan residen sebagai tenaga medik untuk menyeimbangkan tenaga kesehatan di daerah sulit menjadi solusi. Solusi semacam ini sudah banyak dilakukan di berbagai negara dan juga di Indonesia. Permasalahan hukum akan terjadi jika tidak ada kejelasan tentang (a) Surat Ijin Praktek dari dinas kesehatan kabupaten terkait (sesuai Permenkes No. 2052 Tahun 2011 Pasal 3 ayat (4), dan Permenkes No. 9 Tahun 2013 Pasal 15; (b) kewenangan klinis (clinical privilege) dari Direktur RS kabupaten terkait melalui penerbitan surat penugasan klinis (clinical appointment) (sesuai Permenkes No. 755 Tahun 2011 Pasal 3); (c) status Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP); dan (d) Standar Prosedur Operasional RS daerah sulit  (sesuai Permenkes No. 1438 Tahun 2010 Pasal 3 dan 4).

Permasalahan lain adalah terkait dengan insentif. Sebagai tenaga medik yang bertugas di RS daerah sulit, para residen tersebut merupakan tenaga kerja yang berhak menerima insentif (UU No. 20 Tahun 2013 Pasal 31 ayat (1) butir b). Pada praktiknya, hak residen tersebut sering terabaikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, seminar “Penggunaan Residen sebagai Tenaga Medik untuk Menyeimbangkan Tenaga Kesehatan di Daerah Sulit” dan kemudian dilanjutkan dengan Workshop “Pengembangan dukungan untuk  Tim Residen di daerah jauh” ini  diselenggarakan untuk mendapatkan masukan agar kebijakan dan inisiatif yang ada bisa terus dikembangkan termasuk mengatasi berbagai kendala yang ada, serta Rencana Tindak Lanjutnya dapat lebih operasional melalui pengembangan tim residen

tuj  Tujuan Kegiatan:

A.    Tujuan Seminar (Hari 1):

    1. Mendapatkan gambaran tentang hasil monitoring-evaluasi kebijakan penugasan residen sejak tahun 2007 khususnya di daerah sulit dan penugasan residen melalui pendekatan tim di Nias dan NTT.
    2. Membahas residen sebagai DPJP dan aspek hukum serta pembayaran profesional
    3. Mendapatkan masukan untuk penyusunan strategi akselerasi kebijakan dan inisiatif penugasan residen di daerah sulit termasuk mengatasi kendala yang ada.
    4. Menyusun Rencana Tindak Lanjut untuk penggunaan residen sebagai tenaga kerja di tempat jauh dalam konteks hukum.

B.    Tujuan Workshop (Hari 2):

    1. Mendapatkan gambaran tentang berbagai pengalaman pengembangan residen di daerah sulit.
    2. Membahas 3 opsi pengembangan residen
    3. Membahas dukungan Telematika untuk Tim Residen di daerah jauh.
    4. Menyusun Rencana Tindak Lanjut dan Strategi Implementasi Pengembangan Residen: Penguatan Unit Pengiriman Residen
    5. Peresmian Blended Learning untuk Residen sebagai DPJP.

Bentuk Kegiatan

Kegiatan Seminar dan Workshop ini diselenggarakan dalam 2 hari. Hari pertama dilakukan seminar. Kegiatan seminar ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan seminar lainnya yaitu: “Manajemen Residen dalam era BPJS: Apakah dapat menjadi Dokter Penanggung Jawab Pasien di Daerah Jauh?”.  Hari kedua dilakukan Workshop untuk penguatan tim RS Pendidikan dan fakultas kedokteran. Workshop ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Seminar hari pertama.

 

people-icon Pembicara/Nara Sumber

A.    Seminar:

    1. dr. Untung Suseno Sutarjo, MKes (Kepala Badan PPSDM Kemenkes)
    2. dr. Bambang Sardjana MPH, Staf Ahli Menkes Bidang Peningkatakan Kpasitas Kelembagaan dan Desentralisasi, Penanggunggung-jawab Safe Papua.
    3. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
    4. Prof. Dr. dr. Herkuntato, Sp.F, SH, LL.M – Ketua Komite Keselamatan Pasien
    5. Supriyadi, SH, M.Hum – Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM
    6. Dr. Agung Sutiyoso – Kepala Badan Pengawas Rumah Sakit
    7. Dr. Kirana Pritasari, MQIH (Kepala Pustanserdik BPPSDM)
    8. dr. M. Pontoh, MKes (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku).

B.    Workshop

    1. dr. Wiryawan Manusubroto, SpBS (K) (Bedah Saraf FK UGM/RSUP dr. Sardjito)
    2. dr. Ishandono, SpBP (Team Leader Program Nias FK UGM)
    3. dr. Nasrun Hadi
    4. dr. Rukmono S. SpOG

peser Sasaran Peserta:

  1. Kementerian Kesehatan RI
  2. Fakultas Kedokteran sentra PPDS
  3. Asosiasi profesi
  4. Kepala dan staf Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten daerah sulit
  5. Direktur dan staf RSUD daerah sulit
  6. Fakultas Kedokteran sentra PPDS/PPDGS
  7. RSUP, RSUD, dan RS Non Pemerintah
  8. Donor agency
  9. Mahasiswa S2/S3
  10. Peneliti dan konsultan.


  Waktu dan Tempat

Seminar diselenggarakan di Kampus FK UGM Jogjakarta, 6-7 Maret 2014.


Pendaftaran

Diharapkan peserta dapat mendaftarkan secara kelompok yang merupakan gabungan antara staf fakultas kedokteran dan rumahsakit pendidikan. Biaya pendaftaran adalah:

  1. 1 orang Rp 250.000,-
  2. 2 orang Rp 400.000,-
  3. 3 orang Rp 500.000,-
  4. 4 orang Rp 600.000,-

Fasilitas : Konsumsi selama meeting dan sertifikat ber-SKP IDI

Biaya Pendaftaran dapat ditransfer melalui Bank BNI.

Atas nama : Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehata FK UGM
No. Rekening : 0203024192

 

registrasiINFO dan PENDAFTARAN :

Hendriana Anggi
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM (sayap utara) Lt. 2
Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp    : 0274 - 549425
HP      : 081227938882
Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web   : www.kebijakankesehatanindonesia.net/www.pendidikankedokteran.net