1. Tata Kelola dan Hubungan Dekanat dan Senat Akademik
Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti modul ini, para pembaca diharapkan untuk:
- Memahami arti nilai dalam perguruan tinggi
- Memahami konsep tata kelola
- Memahami pemilihan dekan dan dampaknya terhadap manajemen
- Memahami fungsi Rektor, Senat Akademik di sebuah fakultas
Pengantar dari Laksono Trisnantoro
Pembahasan tata kelola dalam sebuah organisasi tidak lepas dari tata nilai. Dalam hal ini ada pertanyaan penting mengenai apa yang disebut tata nilai dalam perguruan tinggi, bagaimana kaitannya dengan sistem manajemen perguruan tinggi, bagaimana kaitannya dengan struktur organisasi yang dapat mendukung proses penambah nilai bagi pengguna, bagaimana kaitannya dengan gaya kepemimpinan rektorat dan dekanat dan sebagainya? Gambar di bawah ini menggambarkan suatu asumsi dasar bahwa perguruan tinggi perlu mempunyai shared value yang intinya pada pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan.
Shared value dan berbagai hal terkait (diadaptasi dari McKinsey)
Dalam tata nilai ini, ada kemungkinan sebuah universitas masih belum mempunyai shared-value yang berfokus pada pengembangan ilmu, sehingga gagal mempunyai dasar kuat dalam memberikan nilai tambah bagi penggunanya. Logika berfikir sederhana dapat menangkap arti ini. Ketika sebuah universitas tidak mempunyai nilai-nilai kuat yang terkait dengan berbagai hal di atas, maka fungsi pelayanan dan pendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian dapat turun kinerjanya.Siapakah pengguna perguruan tinggi saat ini? Apa nilai-nilai yang dimiliki oleh para pengguna? Berdasarkan misi unversitas negeri, saat ini para pengguna universitas adalah mahasiswa, keluarga dan masyarakat, pihak pemerintah dan industri yang mengharapkan hasil penelitiannya, dan masyarakat umum. Pertanyaan lebih lanjut adalah apa nilai-nilai yang dimiliki oleh perguruan tinggi?
- Nilai-nilai global:
-
- Ilmu pengetahuan yang excellence: integritas, innovasi
- Nilai-nilai khas per universitas
- Kerakyatan
- Link and match dengan kebutuhan masyarakat
- World Class University
- Nilai pengguna: Apa yang mahasiswa inginkan? Apa yang pemberi dana penelitian inginkan?
Apakah universitas sudah memberikan ruang untuk nilai bagi pengguna yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan?
Apakah cenderung sebagai lembaga yang memberikan pengajaran saja?
Situasi saat ini masih terlihat ada universitas belum memberikan nilai tambah untuk pengguna khususnya penelitian. Apa ukurannya?
Jumlah riset dan publikasi internasional, kemampuan mengembangkan penemuan/inovasi, sampai ke mutu infrastruktur laboratorium dan pusat penelitian di Indonesia. Sebagai gambaran adalah kemampuan universitas melakukan penelitian biomedik dan teknologi kedokteran. Kemampuan menghasilkan penelitian masih rendah karena keterbatasan laboratorium. Mengenai nilai tambah dalam pendidikan masih sulit diukur apakah memberi nilai tambah bagi pengguna. Aspek ini membutuhkan penelitian kuantitatif tentang nilai tambah peserta pendidikan. Mengapa demikian?
Kebijakan pemerintah saat ini masih belum memberikan penekanan pada penguatan unit di unversitas yang memberi nilai tambah bagi pengguna. Program pemberian dana penelitian dilakukan lebih banyak untuk dosen-dosen secara perorangan dengan nilai yang relatif kecil yang disalurkan oleh DitJen Dikti melalui LPPM setiap universitas. Jarang ada program pengembangan untuk pemantapan infrastruktur unit/lab yang jangka panjang termasuk program penelitiannya. Secara keseluruhan, strategi pengembangan universitas belum memberikan banyak untuk konsep nilai yang berbasis knowledge. Dengan demikian belum terlihat apa yang disebut sebagai “shared-value” yang dimiliki seluruh stakeholder universitas. Tata Kelola Bagaimana menjamin nilai-nilai tadi? Dibutuhkan good governance atau tata kelola yang baik
Definisi:The concept of "governance" is not new. It is as old as human civilization. Simply put "governance" means: the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented) (UN-ESCAP).
Pertanyaan menarik adalah bagaimana model tata kelola di universitas. Model tata kelola universitas sudah lama menjadi bahan pembahasan. Seorang sosiolog, Baldrige, 40 tahun yang lalu sudah membahas mengenai konsep tata kelola perguruan tinggi yang menggunakan model kolegialitas dan model birokrasi. Di samping itu ada model politik yang diusulkan[1].
Pendekatan ini berfokus pada bagaimana keputusan di dalam universitas ditetapkan, termasuk bagaimana pimpinan fakultas ditetapkan. Pola pemikiran ini terus berkembang termasuk pemikiran dari para peneliti di Bank Dunia yang banyak membahas tata kelola universitas di tahun 2000an[2].
Dalam berbagai model University Governance, dibahas prinsip “Check and Balance” dimana ada berbagai pihak penting di perguruan tinggi. Pihak-pihak penting tersebut biasanya adalah Board (Dewan, atau Wali Amanah) universitas, Rektorat, dan Senat. Di level fakultas adalah dekanat, rektorat, dan Senat Akademik Fakultas.Fungsi Rektorat, MWA, Senat Universitas, Dekanat, Senat Akademik di Indonesia saat ini masih mengalami berbagai ketidakpastian akibat ketidakpastian aspek hukum universitas. Pertikaian karena ketidakpastian ini terjadi di berbagai tempat.
Apa saja alat yang dapat dipakai sebagai aplikasi governance di fakultas? Beberapa yang penting kelompok-kelompok seperti: Senat Akademik, adanya Dewan yang mewakili masyarakat luas, dan tentunya Rektorat. Ketiga kekuatan ini perlu diperhatikan dengan baik hubungannya, termasuk dalam tata cara memutuskan siapa dekan sebuah fakultas.
Definisi senat akademik:Faculty councils are representative bodies of faculty members responsible for making decisions about selected matters of academic policy, such as programs offered, curricula, degree requirements, and admissions policy. Delegating powers to a faculty council (or senate) promotes shared governance by limiting the extent to which higher education institutions are run on a top-down basis. Alat yang berdasarkan konsep manajemen untuk apllikasi tata kelola yang baik adalah: Adanya manajemen keuangan dan penyusunan anggaran yang transparan, Akreditasi oleh pihak luat, dan adanya statuta dan manual manajemen lembaga.
Disamping itu aspek sumber daya manusia, khususnya dosen merupakan factor penting agar dapat terjadi tata kelola yang baik. Rekrutmen dan pembinaan dosen, kompensasi yang diberikan dan tanggung-jawabnya, sampai keamanan bekerja merupakan hal penting. Dekan yang terpilih secara baik, diharapkan tidak menimbulkan blok-blok politik yang dapat mengurangi efektifitas tata kelola. Bagaimana memilih Dekan?
Banyak fakultas di Indonesia yang melakukan kegiatan pemilihan dekan dengan pemilihan model pilkada (pilihan kepala daerah yang menggunakan mekanisme one-man/woman one vote). Akibatnya dekan terpilih dapat bersikap seperti bupati dalam era desentralisasi di Indonesia. Fungsi pengawasan terhadap dekan oleh universitas belum berjalan dan tidak ada pengawasan yang bermakna di level fakultas karena ada sistem pemilihan.
Memang ada universitas yang sudah meninggalkan pola pemilihan berbasis voting ini. Akan tetapi masih banyak yang masih menggunakan model pilihan one man/woman-one vote.Tatakelola yang belum jelas ini ada kemungkinan mengurangi perhatian universitas pada pengembangan ilmu dan sistem pendukung untuk para dosen. Pimpinan perguruan tinggi dan kelompok-kelompok politik di dalam universitas dapat disibukkan dengan siklus 4 tahunan untuk pemilihan rektor atau dekan, dengan mengabaikan perhatian pada bagaimana meningkatkan nilai-nilai akademik dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian. Siklus pemilihan pimpinan yang menggunakan pendekatan politik ini mengakibatkan penipisan nilai ilmiah di perguruan tinggi.
