Bagian Kesatu - Penyelenggaraan Pedidikan Kedokteran

Bagian Kesatu
Penyelenggara Pendidikan Kedokteran

Pasal 4A
Pendidikan kedokteran diselenggarakan melalui program studi oleh fakultas di suatu universitas atau institut untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi sesuai dengan peraturan perundangan.

Penjelasan ayat
  1. Yang dimaksud dengan “fakultas” dalam ketentuan ini adalah fakultas kedokteran atau fakultas lain yang serumpun.
  2. Penyelenggara program pendidikan profesi dokter adalah fakultas kedokteran.
  3. Penyelenggara program pendidikan profesi dokter gigi adalah fakultas kedokteran gigi.

Pasal 4B
Penyelenggara pendidikan kedokteran wajib bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 4C
  1. Dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A penyelenggara pendidikan kedokteran bekerja sama dengan kolegium dan rumah sakit pendidikan.

    Penjelasan
    Peran kolegium sebagaimana diatur dalam UU Praktik Kedokteran (penyusunan standar pendidikan, standar kompetensi, dan penerbitan setifikat kompetensi).

  2. Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
  3. Rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya.
  4. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa afiliasi dengan rumah sakit milik swasta, rumah sakit umum daerah, rumah sakit milik kementerian lain dan rumah sakit milik lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 4D
  1. Dalam rangka program pendidikan dokter/dokter gigi spesialis, penyelenggara pendidikan kedokteran dapat mendidik residen di rumah sakit pendidikan dan/atau jejaringnya.
  2. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, residen senior dapat ditempatkan di rumah sakit jejaring pelayanan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 4E
  1. Pendidikan kedokteran subspesialis merupakan pelatihan pendalaman ilmu kedokteran (fellowship) yang diselenggarakan oleh rumah sakit pendidikan dan kolegium bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan kedokteran.
  2. Penyelenggaraan pendidikan kedokteran subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi memenuhi standar pendidikan kedokteran subspesialis dan standar kompetensi dokter subspesialis atau dokter gigi subspesialis.
  3. Standar pendidikan dokter subspesialis atau dokter gigi subspesialis disahkan oleh Konsil
  4. Kedokteran Indonesia.

Pasal 5
  1. Perguruan tinggi yang akan membuka program studi kedokteran dan/atau kedokteran gigi harus membentuk fakultas kedokteran dan/atau kedokteran gigi.
  2. Fakultas kedokteran dan/atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
    1. tenaga pendidik yang tersertifikasi dan tenaga kependidikan;
    2. gedung untuk penyelenggaraan pendidikan;
    3. laboratorium biomedik, laboratorium keterampilan Klinis, dan laboratorium kesehatan masyarakat; dan
    4. rumah Sakit Pendidikan
  3. Buat penjelasan ayat (2):
  4. Termasuk peralatan minimal laboratorium, komunikasi dan humaniora.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 5A
Selain membentuk program studi kedokteran dan/atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), fakultas dapat membentuk program studi lain yang serumpun.


Pasal 5B
  1. Pembukaan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Menteri.
  2. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara pendidikan kedokteran mengajukan permohonan pembukaan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi ke Menteri.

PENDIRIAN dan PENUTUPAN
  1. Lembaga pendidikan tinggi yang memenuhi persyaratan dapat mendirikan Satuan Pendidikan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran.
  2. Lembaga pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran.
  3. Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
    • gedung untuk penyelenggaraan program Pendidikan Kedokteran;
    • Rumah Sakit Pendidikan;
    • peralatan
    • sumber daya manusia
    • pendanaan
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  5. Sebaiknya diuraikan untuk Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi.

Pasal 6
  1. Penyelenggara pendidikan kedokteran yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau proses penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus ditutup.
  2. Ketentuan mengenai penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 6A
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan penutupan program studi diatur oleh Menteri.

Peserta Didik
Pasal 7
  1. Peserta didik pendidikan kedokteran harus lulus seleksi penerimaan dan tes psikometri
  2. Calon Mahasiswa Kedokteran harus lulus seleksi penerimaan.
  3. Penjelasan ayat (1)
    Yang dimaksud dengan seleksi penerimaan dalam ketentuan ini meliputi uji kognitif, tes bakat, dan kepribadian.

  4. Ketentuan mengenai seleksi penerimaan dan tes psikometri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
  5. Seleksi penerimaan calon mahasiswa kedokteran melalui jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk menjamin penyebaran lulusan yang merata diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Usul perbaikan rumusan kelompok 2
  7. Seleksi penerimaan Calon Mahasiswa Kedokteran dan Kedokteran Gigi melalui jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan beasiswa dan ikatan dinas yang ditujukan untuk menjamin penyebaran lulusan yang merata diseluruh wilayah NKRI.
  8. ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur oleh Menteri.

Pasal 7A
Jumlah mahasiswa yang diterima harus sesuai dengan kapasitas yang dihitung berdasarkan jumlah dosen dan dosen klinik, jumlah dan variasi pasien, dan sarana dan prasarana pendidikan, dan pelayanan kesehatan komunitas.

Pasal 7B
Ketentuan lebih lanjut mengenai kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A diatur oleh Menteri.

Pasal 8
  1. Warga negara asing dapat menjadi Peserta Didik Pendidikan Kedokteran.
  2. Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar penuh dan tidak dapat menerima subsidi pendidikan kedokteran dari pemerintah Indonesia.
  3. Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Kedokteran dan kedokteran Gigi dengan memperhatikan kuota yang ditetapkan oleh Menteri.
    Penjelasan ayat (1)
    Penetapan kuota bagi warga negara asing bertujuan untuk memperbesar peluang bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengikuti pendidikan kedokteran serta dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan dokter

  4. Warga negara asing yang menjadi mahasiswa kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan kedokteran.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai warga negara asing sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
Silahkan Diskusi:
 

Add comment


Security code
Refresh

Alert System

Jika ingin memperoleh informasi baru dari website ini, silahkan mendaftar melalui tombol alert system di bawah.

alertsys

Unit Pengiriman Residen

BL-unit-pengiriman

 

Policy Brief

policybrief20314

PPE Dekan FK

PPE-FK

pengantar-umum

terlaksana

minggu-ini

keg-akan

Kelompok Kerja 1

 1-bl-dokter

2-jkn

Kelompok Kerja 2

2-jkn

DLP

Kelompok Kerja 3

 2-jkn