Topik 1: Revisi UU perlu ada bukti pelaksanaan

Dokumen pernyataan mengenai Revisi UU Pendidikan Kedokteran (01 Maret 2018, halaman 1) menyatakan:
“Undang-undang adalah fondasi bagi perubahan mendasar bagi sebuah sistem dan kebijakan. Pada kenyataannya, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2013 belum dapat menjawab persoalan mendasar dari kebutuhan pelayanan kedokteran, juga belum mampu menjawab tuntutan globalisasi di dunia kedokteran”.

Analisis saya:
Pernyataan di atas masih terlalu dini, mengingat masih ada pasal-pasal di UU Pendidikan Kedokteran yang belum berjalan efektif. Sebagai gambaran, pasal mengenai dokter layanan primer (disebutkan sebagai obyek revisi UU Pendidikan Kedokteran) belum pernah dijalankan karena mengalami berbagai masalah hukum, antara lain menjadi pokok sengketa dalam Yudisial Review di MK sampai dengan lambatnya Peraturan Pemerintah diterbitkan. Dengan demikian, revisi UU dalam hal topik dokter layanan primer perlu bukti untuk menentukan apakah pendidikan dokter layanan primer bertentangan dengan tujuan bangsa Indonesia.

Harapan saya:
Diperlukan 3 - 5 tahun ke depan untuk melaksanakan amanah UU Pendidikan Kedokteran dalam hal dokter layanan primer agar ada bukti empirik. Jika tidak ada bukti empirik, maka tidak ada perbedaan antara revisi UU dengan Isi Yudicial Review di MK . Sebagai catatan MK menolak YR yang diajukan oleh PDUI.

Revisi UU Pendidikan Kedokteran Maret 2018

UU Pendidikan Kedokteran menghadapi fase baru dalam pelaksanaannya, Setelah muncul perdebatan termasuk Yudisial Review di MK, saat ini ada usaha melakukan revisi UU Pendidikan Kedokteran di DPR. Revisi ini diusulkan oleh IDI ke anggota DPR.

Artikel dibawah ini merupakan dokumen IDI tentang Revisi UU. Juga terdapat tanggapan mengenai Revisi UU dari Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD dalam 3 topik.

Diskusi tentang Revisi UU Pendidikan Kedokteran. Revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Maret 2018 dapat disimak di sini 


Topik 1

Revisi UU Perlu Ada Bukti Pelaksanaan.
Laksono Trisnantoro, 1 April 2018.

IDI telah mengeluarkan pernyataan tentang Revisi UU Pendidikan Kedokteran Volume 01 Maret 2018. Sebagai mantan Tenaga Pendamping Ahli dalam penyusunan UU Pendidikan Kedokteran periode 2011-2013 saya bermaksud menanggapi berbagai topik berdasarkan isi pernyataan IDI di Volume 01-Maret-2018. Diskusi ini berdasarkan proses di usulan Revisi UU Pendidikan Kedokteran oleh IDI. Tulisan akan disusun topik demi topik dengan diberi nomor.

SELENGKAPNYA 


Perayaan 25 Tahun MMR dan 20 Tahun PKMK FKKMK UGM

'Akuntabilitas Pelayanan Kesehatan di Era JKN'

Perayaan 25 tahun MMR dan 20 tahun PKMK Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM kali ini digelar pada Jum'at-Sabtu (9-10 Maret 2018). Kegiatan akan terpusat di auditorium FKKMK UGM. Forum ini akan mempertemukan para alumni dan seluruh pihak di sektor kesehatan yang tertarik untuk menggali pengalaman praktisi dalam bidang akuntabilitas pelayanan kesehatan di era JKN. Harapannya, setelah melalui diskusi dua hari dalam forum ilmiah ini, alumni dan seluruh peserta dapat mewujudkan akuntabilitas pelayanan kesehatan di institusinya masing-masing.

 

 

 

SELENGKAPNYA next