Topik 2. UU Pendidikan Kedokteran dan meningkatkan mutu lembaga pendidikan kedokteran

Dokumen pernyataan mengenai Revisi UU Pendidikan Kedokteran (01 Maret 2018, halaman 4) menyatakan:
“Pada awal 2000, Indonesia memiliki 33 Fakultas Kedokteran. Pada tahun 2018 ini, terdapat 83 Fakultas Kedokteran dengan 35 Fakultas Kedokteran Negeri dan 48 Fakultas Kedokteran Swasta”.

Analisis saya:
Apa peran UU Pendidikan Kedokteran dalam hal ini? Salah satu tujuan utama UU Pendidikan Kedokteran untuk mencegah bertambahnya perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran dengan menggunakan pendekatan Program Studi. Pada rentang tahun 2000 hingga 2010 terdapatpertambahan jumlah perguruan tinggi dengan pendidikan kedokteran dari 33 menjadi 64. Dari 64 tersebut, 23 tidak terakreditasi, dan 10 terakreditasi C (Sumber : Direktori SK Hasil Akreditasi Program Studi – 22/ 08/ 2010 (www.ban-pt.depdiknas.go.id))
Terlihat dari kurun waktu tersebut terjadi penambahan jumlah universitas yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran dengan mutu buruk. Akibatnya dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia saat ini.

Mengapa terjadi perkembanga seperti itu? Sebelum UU Pendidikan Kedokteran diterbitkan, sangat mudah untuk membuat dan menyelenggarakan pendidikan kedokteran. Sebuah universitas cukup melengkapi syarat sebagai sebuah Prodi Kedokteran yang dapat dilakukan di fakultas MIPA, fakultas kesehatan, dan lain-lain. Akibatnya terjadi banyak perndidikan kedokteran yang terakreditasi C atau tidak terakreditasi.

UU Pendidikan Kedokteran memperberat proses melakukan pendidikan kedokteran dan mensyaratkan agar pendidikan kedokteran harus langsung menjadi Fakultas Kedokteran dengan seluruh perlengkapan dan syaratnya. Hal ini merupakan prinsip dari penegakan mutu sejak dini.

Harapan saya:
Proses revisi UU Pendidikan Kedokteran diharapkan tidak mengurangi syarat untuk pelaksanaan pendidikan kedokteran di universitas. Pengurangan syarat akan otomatis menurunkan mutu pendidikan kedokteran.

Topik 1: Revisi UU perlu ada bukti pelaksanaan

Dokumen pernyataan mengenai Revisi UU Pendidikan Kedokteran (01 Maret 2018, halaman 1) menyatakan:
“Undang-undang adalah fondasi bagi perubahan mendasar bagi sebuah sistem dan kebijakan. Pada kenyataannya, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2013 belum dapat menjawab persoalan mendasar dari kebutuhan pelayanan kedokteran, juga belum mampu menjawab tuntutan globalisasi di dunia kedokteran”.

Analisis saya:
Pernyataan di atas masih terlalu dini, mengingat masih ada pasal-pasal di UU Pendidikan Kedokteran yang belum berjalan efektif. Sebagai gambaran, pasal mengenai dokter layanan primer (disebutkan sebagai obyek revisi UU Pendidikan Kedokteran) belum pernah dijalankan karena mengalami berbagai masalah hukum, antara lain menjadi pokok sengketa dalam Yudisial Review di MK sampai dengan lambatnya Peraturan Pemerintah diterbitkan. Dengan demikian, revisi UU dalam hal topik dokter layanan primer perlu bukti untuk menentukan apakah pendidikan dokter layanan primer bertentangan dengan tujuan bangsa Indonesia.

Harapan saya:
Diperlukan 3 - 5 tahun ke depan untuk melaksanakan amanah UU Pendidikan Kedokteran dalam hal dokter layanan primer agar ada bukti empirik. Jika tidak ada bukti empirik, maka tidak ada perbedaan antara revisi UU dengan Isi Yudicial Review di MK . Sebagai catatan MK menolak YR yang diajukan oleh PDUI.

Revisi UU Pendidikan Kedokteran Maret 2018

UU Pendidikan Kedokteran menghadapi fase baru dalam pelaksanaannya, Setelah muncul perdebatan termasuk Yudisial Review di MK, saat ini ada usaha melakukan revisi UU Pendidikan Kedokteran di DPR. Revisi ini diusulkan oleh IDI ke anggota DPR.

Artikel dibawah ini merupakan dokumen IDI tentang Revisi UU. Juga terdapat tanggapan mengenai Revisi UU dari Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD dalam 3 topik.

Diskusi tentang Revisi UU Pendidikan Kedokteran. Revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Maret 2018 dapat disimak di sini 


Topik 1

Revisi UU Perlu Ada Bukti Pelaksanaan.
Laksono Trisnantoro, 1 April 2018.

IDI telah mengeluarkan pernyataan tentang Revisi UU Pendidikan Kedokteran Volume 01 Maret 2018. Sebagai mantan Tenaga Pendamping Ahli dalam penyusunan UU Pendidikan Kedokteran periode 2011-2013 saya bermaksud menanggapi berbagai topik berdasarkan isi pernyataan IDI di Volume 01-Maret-2018. Diskusi ini berdasarkan proses di usulan Revisi UU Pendidikan Kedokteran oleh IDI. Tulisan akan disusun topik demi topik dengan diberi nomor.

SELENGKAPNYA