Review Jurnal; Doctor – patient communication in Southeast Asia: a different culture?

Penelitian di negara barat telah menunjukkan bahwa komunikasi terbuka dan efektif antara dokter-pasien dapat memfasilitasi pelayanan kesehatan yang optimal. Kesamaan pemahaman  dapat dicapai dokter pasien apabila kedua pihak terlibat dalam bertukar informasi secara aktif selama konsultasi.

Namun di negara-negara Asia Tenggara, terdapat kesenjangan antara gaya komunikasi yang diharapkan dan yang terjadi di lapangan, dimana komunikasi bersifat paternalistik atau cenderung satu arah, dengan peran dokter yang dominan (Claramita et al. 2011). Fenomena ini mencerminkan adanya “superioritas” pada pasien dalam konteks konsultasi, atau adanya celah “education gap” yang jauh antar dokter pasien. Faktor- faktor yang menggarisbawahi  kejadian ini sudah pernah diteliti: beban kerja dokter yang tinggi, ketidaksiapan pasien terhadap gaya komunikasi, dan kurangnya pendidikan komunikasi. Namun juga ada peran budaya yang melatarbelakangi kejadian ini.

Penelitian ini membahas akar masalah dari peran budaya terhadap interaksi dokter pasien dan menunjukkan solusi penyusunan model komunikasi yang dirancang khusus untuk diterapkan pada pendidikan kedokteran.

SELENGKAPNYAnext


Pentingnya Penerapan Pendidikan Kesehatan Global dalam Pendidikan Kedokteran

Sustainable Development Goals (SDGs) atau sering disebut Global Goals merupakan sebuah panggilan universal untuk mengentaskan kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan semua orang dapat menikmati perdamaian dan kemakmuran. SDGs disusun menyusul keberhasilan ambisi anggota negara-negara dalam PBB dalam program Millennium Development Goals yang berakhir pada 2015. SDG’s melingkupi area pengembangan baru seperti perubahan iklim, ketidakmerataan ekonomi, perdamaian dan keadilan, yang mana masing-masing area mempunyai keterkaitan satu sama lain dan keberhasilan satu area dapat menunjang hal yang sama pada area lainnya.

Topik 3. Ideologi Dibalik UU Pendidikan Kedokteran

Tanggapan dan Analisis Saya

UU Pendidikan Kedokteran yang diinisasi oleh DPR dan dimotori oleh anggota Fraksi PDI-Perjuangan periode itu (Heri Akhmadi, Dedi Gumilar) serta fraksi Demokrat dan Golkar mempunyai ideologi yang ingin meningkatkan peran pemerintah dalam pendidikan kedokteran berdasarkan prinsip Mutu, Keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. UU Pendidikan Kedokteran tidak ingin menyerahkan pendidikan kedokteran ke mekanisme pasar terlalu banyak.

Dengan demikian pernyataan IDI di bawah ini (yang merujuk ke dunia internasional) tidak sesuai dengan semangat menyusun UU Pendidikan Kedokteran waktu itu dan kondisi saat ini.

Ini pernyataan di dokumen IDI (halaman 4) 

“Namun secara internasional, pendidikan tinggi dianggap ‘tidak wajib’ dibiayai oleh negara, karena lulusan pendidikan tinggi memiliki ‘economy return’. Yang wajib dibiayai oleh pemerintah adalah pendidikan dasar dan menengah. Dengan adanya ‘otonomi perguruan tinggi’, perguruan tinggi diharuskan menggali sumber dana dari berbagai sumber untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan tinggi”.

Akibatnya biaya pendidikan dokter menjadi kian mahal, dan menyebabkan kesempatan menjadi dokter hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai uang dan berpengaruh terhadap proses seleksi.

Analisis saya

Tim IDI belum melihat sejarah penyusunan UU Pendidikan Kedokteran dan memperhatikan ideologi yang dipergunakan. Para pemrakarsa UU Pendidikan Kedokteran ini adalah dari Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Golkar yang didukung banyak fraksi lainnya. Jelas tersurat di dalam pasal-pasal UU Pendidikan Kedokteran, bahwa fungsi negara semakin diperkuat. Penguatan fungsi negara ini untuk membatasi jumlah lembaga pendidikan kedokteran agar bermutu, meningkatkan subsidi pemerintah untuk pendidikan kedokteran, memberikan efek sipil dalam pendidikan kedokteran, memberikan kebijakan afirmatif untuk memberi kesempatan bagi calon mahasiswa tidak mampu namun berprestasi dan dari luar Jawa untuk mendapat pendidikan kedokteran.