Tanggapan dan Analisis Saya
UU Pendidikan Kedokteran yang diinisasi oleh DPR dan dimotori oleh anggota Fraksi PDI-Perjuangan periode itu (Heri Akhmadi, Dedi Gumilar) serta fraksi Demokrat dan Golkar mempunyai ideologi yang ingin meningkatkan peran pemerintah dalam pendidikan kedokteran berdasarkan prinsip Mutu, Keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. UU Pendidikan Kedokteran tidak ingin menyerahkan pendidikan kedokteran ke mekanisme pasar terlalu banyak.
Dengan demikian pernyataan IDI di bawah ini (yang merujuk ke dunia internasional) tidak sesuai dengan semangat menyusun UU Pendidikan Kedokteran waktu itu dan kondisi saat ini.
Ini pernyataan di dokumen IDI (halaman 4)
“Namun secara internasional, pendidikan tinggi dianggap ‘tidak wajib’ dibiayai oleh negara, karena lulusan pendidikan tinggi memiliki ‘economy return’. Yang wajib dibiayai oleh pemerintah adalah pendidikan dasar dan menengah. Dengan adanya ‘otonomi perguruan tinggi’, perguruan tinggi diharuskan menggali sumber dana dari berbagai sumber untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan tinggi”.
Akibatnya biaya pendidikan dokter menjadi kian mahal, dan menyebabkan kesempatan menjadi dokter hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai uang dan berpengaruh terhadap proses seleksi.
Analisis saya
Tim IDI belum melihat sejarah penyusunan UU Pendidikan Kedokteran dan memperhatikan ideologi yang dipergunakan. Para pemrakarsa UU Pendidikan Kedokteran ini adalah dari Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Golkar yang didukung banyak fraksi lainnya. Jelas tersurat di dalam pasal-pasal UU Pendidikan Kedokteran, bahwa fungsi negara semakin diperkuat. Penguatan fungsi negara ini untuk membatasi jumlah lembaga pendidikan kedokteran agar bermutu, meningkatkan subsidi pemerintah untuk pendidikan kedokteran, memberikan efek sipil dalam pendidikan kedokteran, memberikan kebijakan afirmatif untuk memberi kesempatan bagi calon mahasiswa tidak mampu namun berprestasi dan dari luar Jawa untuk mendapat pendidikan kedokteran.
